oleh

Bayang-Bayang Dinasti Kekuasaan Partai Demokrat

Liputan6.com

Usai sudah gelanggang perhelatan akbar Kongres ke-V (lima) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta, kemarin. Dalam hajatan ini, menyimpan segudang kenangan manis. Tampaknya kenangan itu muncul dari sang Godfather Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersedia dengan ikhlas melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Hal demikian, mengharuskan peralihan kekuasaan baru di pucuk pimpinan partai berlambang mercy ini.

Alhasil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat periode 2020-2025. Dengan demikian, AHY berhasil melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan partai demokrat menggantikan ayahnya (SBY) selama lima tahun kedepan.

Sejauh ini, memang belum nampak prestasi cemerlang AHY dalam kanca perpolitikan Regional maupun Nasional. Hal itu harus maklumi. Sebab, rekam jejak AHY sebelumnya bukan sebagai praktisi politik tulen, melainkan sebagai militer. Di samping itu, secara usia juga AHY tergolong masih muda dan pemain baru dalam percaturan politik praktis. Sehingga membutuhkan waktu untuk menunjukkan taringnya. Wajar bila pengamat politik maupun publik berspekulasi akan Kepemimpinan AHY kedepannya di tubuh Partai yang baru di nahkodahi ini.

Keputusan Kongres ke-V Partai Demokrat yang telah mengantarkan AHY masuk dalam pintu gerbang kekuasaan, menyiratkan domain kekuasaan dinasti meletup kepermukaan. Hal demikian, bisa diraba melalui perangkat ilmu politik.

Politik Dinasti

Jika ditelaah secara konsepsi, politik identitas merupakan praktek kekuasaan yang memposisikan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan (status quo). Politik berdasarkan garis keturunan ini, kerap kali mewarnai khazanah politik Indonesia.

Sebagaimana penelitian Kiki Luthfillah tentang Demokrasi dan Kekuasaan dalam politik lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sochib di Provinsi Banten pasca Reformasi, menandakan dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh Chasan Sochib dengan memposisikan jaringan keluarganya pada jabatan politik dan pemerintahan. Di sisi lain, praktek kekuasaan seperti ini juga terjadi dalam tubuh partai berlambang Banteng berdarah merah (PDI-P), yang menempatkan Megawati Soekarno Putri sebagai pionir keberlangsungan kekuasaan keluarganya.

Pola politik yang serupa, tampaknya Kongres ke-V Partai Demokrat juga terselubung praktek politik kerajaan. Pasalnya, sebelum pelaksanaan Kongres ke-V partai Demokrat, sederet nama mencuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi SBY sebagai Ketua Umum. Rupanya, nama-nama tersebut adalah keluarga serumpun SBY. Antara lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra sulung SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono putra kedua SBY dan Pramono Edhie Wibowo adik ipar SBY.

Kalaupun ada figur yang muncul diluar lingkaran keluarga SBY, itupun terbilang sulit. Sebab, SBY telah menorehkan prestasi gemilang semenjak menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Hal inilah yang membuat citra Demokrat melekat dengan SBY abadi tak tergantikan.

Seyogianya politik kekeluargaan dalam institusi partai politik memang tidak bertentangan secara diametral dengan aturan main (Rule of the Game). Tetapi, yang dipertaruhkan adalah nilai etis yang cenderung mereduksi hakikat Demokrasi.

Komentar

News Feed