oleh

Benarkah Biaya Operasional Bansos Beras PPKM Hak Pendamping di Pamekasan Ada Oknum Nakal yang Menilap?

Ilustrasi Pemberian Bansos PPKM (Foto: pojokmadura.com)

Indotribun.id, Pamekasan- Sebagai upaya mengatasi beban masyarakat dikala pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan berupa beras 10 Kilogram kepada Masyarakat yang berasal dari penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di perum Bulog.

Adapun rincian untuk KPM PKH sebanyak 55 ribu orang, KPM BST sebanyak 22 ribu orang, dan KPM BPNT Non PKH sebanyak 42 ribu orang.

Bantuan tersebut sesuai dengan intruksi Pemerintah bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan.

Namun, ada saja oknum yang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Teknis yang seharusnya dari Dinsos Pemkab Pamekasan disalurkan kepada Pendamping dan disampaikan terhadap masyarakat tidak berjalan baik-baik saja.

Pasalnya, uang operasional yang menjadi hak milik para pendamping setelah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyalurkan bantuan terhadap masyarakat, tidak sampai secara utuh.

Zaini, salah satu Pendamping di Kecamatan Waru, menyampaikan dirinya hanya menerima uang operasional sebesar 850 rupiah persaknya. Sementara di Kabupaten/Kota lain sebesar 1.250 rupiah Persak.

Hal tersebut menjadi tanda tanya besar. Kemanakah uang sisa yang seharusnya tersampaikan secara utuh. Bagaimana jika hal tersebut dirasakan oleh keseluruhan pendamping yang ada di kabupaten pamekasan, sedang para pendamping tidak tahu betul berapa sebenarnya jumlah nominal uang operasional yang menjadi haknya. Siapakah oknum nakal dibalik penilapan tersebut?

Tim Media Indotribun.id mencoba menelusuri kasus tersebut. Pada saat berusaha meminta keterangan pada Santi Oktavia selaku Koordinator Daerah (Koorda) Bansos Pangan Wilayah Pamekasan melalui sambungan telepon dan WhatsApp, Santi, tidak memberikan tanggapan sama sekali.

Tidak hanya santi, Suyitno selaku Kepala Penanganan Fakir Miskin dan Rahmat salah satu Admin Bulog tidak menanggapi dengan serius atas dugaan kasus penilapan uang operasional milik Pendamping itu. Bahkan Rahmat, seakan ngeyel ketika dimintai keterangan oleh tim wartawan.

Sampai saat ini, kasus tersebut masih ditelusuri oleh pihak yang berwajib di Kabupaten Pamekasan.

(Indotribun/Faruq)

Komentar

News Feed