oleh

Dari Omnibus Law Ke Komodo, Terus Apa Lagi, Pak Jokowi?

google.com

Bila setiap kejadian di dunia ada yang menyutradarainya, maka begitulah juga yang terjadi dengan berbagai isu yang menggelinding beberapa waktu belakangan. Jika informasi  hoax pun ada pabriknya, maka apalagi berita-berita yang memang benar adanya, meskipun kesungguhannya juga bagian dari agenda media. Tetapi, bagi seorang dalang di balik semua kejadian ini, sepertinya semua adegan hampir berjalan dengan sempurna. Mulus, seperti jalan tol hasil pembangunan Pak Jokowi.

Mula-mula, kita mulai dari masalah yang marak di hampir sepanjang Oktober, UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Pada Senin (5/10) undang-undang ini disahkan oleh sekumpulan orang mulia DPR, yang dalam sebuah rapat Paripurna, lebih banyak memperlihatkan aksi kekanak-kanakan, atau memang sudah menunggu waktu untuk menjadi seperti gedung Kejaksaan: insiden mikrofon mati, dan lebih-lebih ketidakpedulian pada gagasan-gagasan rasional peserta sidang yang tak setuju.

Setelah undang-undang ini disahkan, gelombang demonstrasi datang berlipat-lipat. Bahkan sejak diumumkannya oleh Pak Jokowi pada Oktober 2019, undang-undang cilaka ini telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan, mulai dari buruh, mahasiswa, aktivis, hingga petani. Tidak hanya secara konvensional melalui gerakan-gerakan turun jalanan, protes juga ramai di media sosial.

Pada Maret muncul tagar #GejayanMemanggil dan #GagalkanOmnibusLaw di Twitter. Pada Mei pun, yaitu pada Hari Buruh Internasional, tagar #TolakOmnibusLaw meluncur. Dua bulan berikutnya, sejumlah elemen masyarakat mengadakan aksi turun jalan dengan topik utama menolak Omnibus Law. Satu bulan berikutnya, protes ini masih ramai, tapi kemudian mendapat perlawanan dengan munculnya tagar #IndonesiaButuhKerja. Tagar ini dikampanyekan oleh pemerintah dan sejumlah influencer tersohor Indonesia.

Tetapi, pandemi yang mengubek-ubek Indonesia dan dunia digunakan DPR sebagai kesempatan untuk mengebut pembahasan undang-undang cilaka, dan benar-benar cilaka, karena pada Senin (5/10) DPR sepakat mengesahkannya. Pengesahan ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Unjuk rasa terjadi di berbagai kota di Indonesia.  

Patut diingat, gelombang unjuk rasa ini terjadi setelah diberitakan kalau UU Ciptaker sudah disahkan oleh DPR. Sebelumnya, pada tanggal 4 Oktober, pembahasan tentang UU Omnibus Law baru naik dan setelah ada breaking news bahwa UU Omnibus Law akan dibwa ke rapat paripurna. Sebelum ada berita tersebut, pembicaraan tentang Omnibus Law cenderung sangat sepi.

Yang mengejutkannya lagi, ramainya pembicaraan menolak Omnibus Law di media sosial dilakukan oleh sekelompok generasi muda Kpoppers, yang mengangkat tagar-tagar penolakan seperti #MosiTidakPercaya#TolakOmnibusLaw, dan lain-lain, sehingga menjadi tren sangat tinggi. Puncaknya 6 Oktober yang mencapai trending internasional. Dan ketika pada 10-13 Oktober Kpoppers sudah tidak lagi aktif mengangkat tagar penolakan, dan mahasiswa serta aktivis tidak ada tagar yang diviralkan, tren percakapan cenderung stagnan. Bahkan yang trending setiap hari adalah tagar dukungan, meski volumenya kecil. Ini menurut laporan Ismail Fahmi, di websitenya, pers.droneemprit.id.

Menurunnya percakapan tentang UU Omnibus Law sedikit banyak dipengaruhi oleh ditangkapnya aktivis KAMI yang terjadi pada tanggal 13 Oktober, di mana pada tanggal ini Kpoppers sudah tidak lagi aktif mengangkat tagar penolakan. KAMI dianggap menyebarkan narasi permusuhan dan SARA terkait penolakan UU Cipta Kerja, yaitu penghasutan tentang pelaksanaan demo Omnibus Law yang berakibat anarkis. Begitu yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Mabes Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono.

Sepertinya, mengenai ini, skenario Pak Jokowi berjalan mulus. Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law semakin menurun dan percakapan tentangnya juga kian menipis. Kini isu lainnya, yang sempat tenggelam akibat pemberitaan pandemi, mencuat. Kali ini datang dari Pulau Komodo.

Masyarakat dan terutama warganet dikejutkan dengan foto seekor Komodo sedang menghadang sebuah truk pembawa material bangunan viral beberapa waktu belakangan. Foto ini diunggah oleh Gregorius Afioma, salah seorang aktivis yang tergabung dalam Sunspirit for Justice and Peace, sebuah organisasi nirlaba yang konsen pada advokasi isu-isu lingkungan kawasan Nusa Tenggara.

Masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo menolak pembangunan wisata premium di Pulau Rinca. Meskipun pembangunan taman berkonsep Jurassic ini menggunakan dalih untuk keberlanjutan konservasi, namun masyarakat tidak mempercayainya. Pemerintah, apa pun dalihnya, memang tidak perlu dipercaya. Masyarakat menolak rencana agung pemerintah ini karena yakin bahwa fasilitas wisara premium sangat berpotensi memarjinalkan penduduk setempat, merusak lingkungan, dan mengancam keberadaan komodo (Varanus komodoensis). Padahal, populasi alam liar hewan langka ini hanya ada di Indonesia.

Sekali ini, skenario Pak Jokowi menembus jalan licin. Setelah undang-undang cilaka, kini pembangunan taman wisata premium di Pulau Rinca. Rencana ini bukan dadakan seperti tahu bulat yang digoreng itu. Rencana mengubah sebagian Taman Nasional Komodo sudah direncakan Jokowi sejak 2019. Tidak hanya itu, Jokowi juga berencana mengubah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Sutradara sudah menetapkan sejak setahun yang lalu. Dan sepertinya, seperti yang terjadi pada Omnibus Law, protes apa pun akan mentah. Pantas kalau bintang Emon menyindir, “Sst… jangan terlalu banyak protes. Komodo yang diam saja enggak ganggu, enggak ngapa-ngapain, rumahnya digusur. Apalagi kamu.”

Komentar

News Feed