oleh

Dehumanisasi dalam Bingkai Industrialisasi

Ilustrasi

Hiruk pikuk perang dasyat dunia satu dan dua telah menjerumuskan bangsa-bangsa  Internasional pada ambang kehancuran. Peperangan tersebut, di prakarsai oleh dua kekuatan besar, Blok Barat di motori Jerman dan kolega versus Blok Timur di motori Uni Soviet dan sekutunya. Ribuan bahkan jutan jiwa melayang kian tak tertangkis akibat eskalasi konflik ini. Tak tanggung-tanggung, masing-masing blok juga memperlebar sayap dengan menggalang kekuatan ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Heroiknya, Bung Karno sebagai pimpinan Revolusi, secara lantang  menolak keterlibatan Indonesia dalam konfrontasi kedua blok itu (Gerakan non blok). Pasalnya, bersamaan dengan pergolakan politik internasional, Indonesia juga masih terkungkung oleh jajahan kolonialisme Barat yang telah meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan Bangsa. Sehingga upaya menumpaskan cengkraman kolonialisme, butuh sikap independensi tanpa keterikatan politik luar negeri.

Jika ditarik benang merah pemicu peristiwa kelam itu, baik perang dunia satu dua maupun invasi kolonialisme Barat ke Indonesia, memang dilatar belakangi oleh banyak faktor. Tetapi, faktor yang sangat mencolok adalah motif ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, fenomena sosio-politik ditandai dengan percepatan arus modernisme yang kian tak terbendung. Bersamaan dengan itu, tabir demokrasi pun telah meletup kepermukaan. Hal demikian, menghendaki pola perseteruan politik global tidak lagi menggunakan unsur kekerasan fisik, meskipun tujuannya masih tetap sama seperti dulu yakni motif ekonomi.

Akibat kamuflase zaman, akhirnya masing-masing negara berlomba-lomba memajukan negaranya dengan menjadikan ekonomi sebagai panglima. Artinya, variabel penentu kemajuan suatu negara bergantung pada pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ekonomi menempatkan sektor industri sebagai tumpuan utama pendobrak perekonomian baik bagi negara-negara maju maupun berkembang. Tak terkecuali Indonesia.

Sejarah mencatat, perkembangan industrialisasi di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan orde lama. Kala itu, Soekarno sebagai presiden, terutama periode Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965, industrialisasi telah dijalankan dengan fokus utama pada perkembangan cara menasionalisasi perusahan Asing berskala besar yang ada di Indonesia. Sayangnya, upaya Bung Karno sia-sia, ia tidak mampu memutus mata rantai ekonomi kolonialisme yang menggurita di jantung ibu Pertiwi. Akibatnya, berujung pada resesi ekonomi Bangsa yang tak berkesudahan.

Memasuki babak baru, era orde baru Pemerintahan Soeharto. Era ini dijuluki sebagai era pembangunan ekonomi. Hal itu ditandai dengan dilakukannya serangkaian pembenahan di bidang ekonomi melalui liberalisasi sistim ekonomi, investasi Asing dan mencanangkan program rencana pembangunan lima tahunan (REPELITA). Namun perlu digaris bawahi, upaya reformasi dan reformulasi di bidang ekonomi itu, menempatkan industrialisasi sebagai sentrum pembangunan perekonomian bangsa. Alhasil, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik, saat itu.

Berangkat dari uraian di atas, rupanya aspek ekonomi yang memposisikan industrialisasi sebagai aktor utama penggerak perekonomian telah mengantarkan suatu bangsa pada titik kulminasi kemajuan. Pertanyaannya, mengapa industrialisasi menjadi instrumen kemajuan suatu negara ?

Corak Industrialisasi

Hadirnya industrialisasi di tengah himpitan ekonomi suatu bangsa, telah memberikan harapan baru bagi masyarakat bangsa untuk memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan. Artinya, industrialisasi menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat yang masih terbelenggu urusan perut. Harapan gemilang ini direalisasikan melalui, proses penerimaan tenaga kerja yang luas, upah yang tinggi serta jaminan sosial yang terintegratif.

Bermula dari iming-imingan itu, masyarakat terdorong menetapkan pilihan bekerja menjadi buruh di sektor industri. Sementara, tingginya pilihan masyarakat untuk bekerja menjadi buruh pabrik, pada akhirnya menyebabkan mobilisasi masyarakat Desa ke Kota kian tak terbendung. Merujuk  pandangan Imam Bawami dkk dalam buku Pesantren Buruh Pabrik: Pemberdayaan Berbasis Pendidikan Pesantren, Proses urbanisasi terjadi disebabkan oleh tiga faktor pemicunya. Pertama sarana-prasarana lapangan pekerjaan di Desa tidak mendukung. Kedua industrialisasi (di perkotaan) dipahami dapat memfasilitasi tercapainya kebutuhan hidup praktis. Ketiga perputaran ekonomi di sektor industrialisasi jauh lebih cepat dari pada sektor pertanian. Tampaknya, hal ini yang menggerakkan masyarakat bergegas hijrah ke Kota. Tak heran bila dikemudian hari, populasi penduduk Kota semakin pesat akibat urbanisasi.

Jika ditelaah lebih dalam, rupanya di balik topeng industrialisasi yang mendambakan kemakmuran dan ketentraman hidup, ternyata ada bahaya yang disembunyikan. Masyarakat terperangkap dalam jebakkan maut industrialisasi.

Dehumanisasi Industrialisasi

Berbicara industrialisasi, tentu tidak lepas dari buruh. Sebab, buruh merupakan tiang penyangga keberlangsungan produktivitas industri. Dalam perkembangannya, masalah perburuhan merupakan persoalan yang sangat krusial dan sarat dengan konflik.

Baru-baru ini, kabar menjengkelkan datang dari dunia industri. Isunya, Para buruh yang bekerja di PT Alpen Food Industry (AFI) selaku produsen es krim AICE melakukan mogok kerja hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, mereka melakukan tindakan itu,  karena ingin mendapatkan kewajiban oleh perusahan berupa upah yang layak. Namun apalah daya, buruh bukan pemilik alat-alat produksi dan pengambil kebijakan sehingga upaya buruh menggandrungi keadilan tersendat oleh sikap setengah hati perusahan.

Sementara, dalam kasus lain, nasib nahas kerap mengintai buruh perempuan. Hal itu ditandai, dengan bebarapa kasus diskriminasi pekerja perempuan di Indonesia yang terbilang masih tinggi. Sebagaimana hasil survey Perlindungan Hak Reproduksi Buruh dalam Perjanjian Kerjasama  (PKB) dari Komite Perempuan Industriall Indonesian concil menunjukan tingkat diskriminasi terhadap pekerja perempuan masih tinggi. Hasil survey tersebut membeberkan, dalam hal pemberian tunjangan keluarga, 30% perusahan hanya memberikan tunjuangan keluarga kepada laki-laki, dan hanya 25% tunjangan keluarga ke laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya itu, masih ada 37 perusahan yang tidak memberikan tunjangan keluarga. Dalam hal lain, pemberian kesempatan untuk menyusui anak juga masih kurang. Sekitar 49% perusahan tidak memberikan izin pekerja perempuan (sudah nikah) untuk menyusui di jam kerja. Terlepas hal demikian, Ini belum terakumulasi keseluruhan kasus diskriminasi buruh perempuan dalam hal lain. Misalnya, buruh perempuan hanya dijadikan destinasi seksualitas, PHK, jam kerja tinggi dan lain-lain.

Jika disederhanakan, rangkaian kasus buruh yang menyurutkan kehidupan sosial ekonominya disebabkan tiga hal, yakni jumlah jam kerja yang tinggi, upah yang rendah, serta kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan kerja.  

Selain masalah sosio-ekonomis yang meliliti buruh, hadirnya industrialisasi juga teleh meretakkan nilai-nilai kultural-spiritualitas masayarakat. Dalam artian, industrialisasi telah menghilangkan nilai-nilai tradisional bahkan religius masyarakat dan diganti oleh nilai-nilai modernitas. Sebab, lahirnya industrialisasi di ilhami oleh nilai-nilai modernitas. Akibatnya, masyarakat industrial (buruh) terpolarisasi menjadi manusia-manusia mesin yang menghamba pada materialistis dan rentan terpapar virus sekuler.

Semestinya, industrialisasi menjadi pengobat dahaga dikala bangsa kering pada kerongkongan ekonomi tanpa harus mereduksi nilai-nilai sosio-ekonomis maupun nilai-nilai kultural-spiritualitas. Sebab, nilai-nilai tersebut, sudah mengakar di jantung Ibu Pertiwi sediakala.

Namun kenyataannya, proses industrialisasi justru membawa permasalahan baru di kalangan masyarakat industrial yang semakin memberat beban mereka di kemudian hari.

#dehumanisasi #industrialisasi

Komentar

News Feed