oleh

Demokrasi Kita di Tengah Pandemi Covid-19

Vectorstock

Sejumlah negara dibentangi kelumpuhan akibat eskalasi Virus Corona (Covid-19) yang tak berkesudahan. Ribuan warga internasional meregang nyawa kian tak tertangkis akibat pelebaran sayap virus ini. Saking saktinya, virus ini dijadikan pandemi global oleh organisasi kesehatan internasional alias WHO. Dalam kurun waktu bersamaan, negara-negara yang terpapar pandemi global Covid-19, belum berhasil menjinakkan amukan Virus misterius ini. Bahkan  Amerika Serikat, Italia, Jepang dan beberapa negara lain yang menyandang gelar negara maju pun tak luput dari ganasnya Covid-19.

Nasib serupa juga dialami Indonesia. Tercatat, berdasarkan data terbaru per minggu (12/04/2020) jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai angka 4.241 orang. Jumlah pasien sembuh menjadi 359 orang. Sementara, jumlah pasien yang meninggal sebanyak 373 orang.  

Tak tinggal diam, pemerintah di setiap negara, bersama-sama menyerukan  melawan Covid-19 dengan mengerahkan segala perangkat kekuasaan yang dimilikinya. Langkah praksis yang ditempuh melalui pembatasan aktivitas sosial hingga menutup berbagai akses mobilitas sosial.

Pemerintah Indonesia turut serta menancapkan sejumlah keputusan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Mulai dari social distancing, physical distancing hingga mencanangkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Dari berbagai kebijakan yang disodorkan,  rupanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendapatkan posisi sentral sebagai kebijakan secara tertulis yang dijadikan patokan. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Rangkaian kebijakan tersebut, dianggap sebagai langkah taktis memutus mata rantai pandemi Covid-19

Kalau dianalisa lebih dalam, pada hakikatnya kebijakan PSBB menganjurkan manusia untuk bekerja dari rumah (work from home) dan saling menjaga jarak tanpa kontak fisik secara langsung. Pasalnya, pola kontaminasi virus terjadi akibat banyaknya pergerakan orang-orang dari satu tempat ke tempat lain. Di samping itu, setiap pergerakan seseorang akan menjumpai banyak orang lainnya juga yang mengunjungi tempat-tempat atau menyentuh benda-benda yang ternyata mengandung virus. Dalam situasi demikian, sangat rentan tertular virus. Oleh karena itu, dengan menjadikan PSBB sebagai tumpuan utama, dianggap dapat meretas persebaran virus.

Namun, disadari atau tidak, anjuran “tetap di rumah” dan menjaga jarak antar sesama manusia tanpa berkerumunan, bekerja secara langsung dan berkelompok, serta membatasi pelaksanaan aktivitas sosial lainnya, membuat masyarakat sangat rentan terjerumus dalam kultur individualisme. Pola kehidupan manusia di tengah pandemi Covid-19, menampilkan kehidupan masyarakat yang serba mementingkan diri sendiri dengan meniadakan keterlibatan antar masyarakat secara langsung bersama-sama. Jelas-jelas pola kehidupan demikian, bertolak belakang dengan kultur “demokrasi kita” yang mengedepankan kehidupan masyarakat  serba kolektif kolegial.

Demokrasi Kita

Secara konsepsi, “Demokrasi Kita” yang saya maksudkan adalah demokrasi yang berporos pada pemahaman Bung Hatta, bukan demokrasi elektoral yang melucuti peralihan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagaimana yang digambarkan Bung Hatta dalam buku “Demokrasi Kita: pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat”, bahwa “Demokrasi Kita” alias “Demokrasi asli Indonesia” bersendikan pada kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas. Hal demikian, diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia yang masih menganut kolektivisme. Berbeda dengan demokrasi Barat, yang hanya mengedepankan prinsip individualisme.

Secara praksis, “demokrasi kita” menghendaki segala peraturan mengenai kepentingan hidup bersama dirapatkan dan diputuskan dengan jalan mufakat. Di lain sisi, segala usaha yang berat tak terpikul, menjadi usaha bersama, dikerjakan secara gotong royong. Namun hadirnya pandemi Covid-19 yang kian mengganas kini telah meretakkan sendi-sendi “demokrasi kita”.

Barangkali di lapangan sosial membenarkan hal itu. Sebab dalam hal menanggulangi pandemi ini, masyarakat di tuntut tetap dirumah saja (stay at home). Seluruh aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang dibatasi bahkan dihentikan. Alhasil, ruang publik berupa instansi birokrasi, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang menjadi tiang penyangga “demokrasi kita” sontak terlihat sepi tak beraktivitas secara langsung.

Tak hanya itu,  dampak pandemi covid-19 terhadap para pekerja di sektor formal maupun informal juga tak kalah kejam. Mereka dituntut tidak bekerja secara langsung bahkan diputuskan hubungan kerja (PHK).

Dalam hal lain, masyarakat pedesaan yang terbilang tingkat mobilitas sosial menjulang tinggi kini mulai tergerus akibat jepitan pandemi ini. Sederat aktivitas sosial di atas merupakan roh dalam “demokrasi kita”. Kini Kondisi bangsa yang tengah di gerogoti pandemi covid-19 yang tak kujung selesai, membuat “demokrasi kita” yang menjunjung paham kebersamaan dan solidaritas ini akan terperosok dalam jurang kehancuran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed