oleh

Dianggap Melanggar Kode Etik Profesi, Dr. Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Dr. Terawan Agus Putranto. Foto @terawanagusputranto.

Indotribun.id, Jakarta- Mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada muktamar ke-31 yang diselenggarakan di Banda Aceh, Jumat (25/03/2022).

Dr. Terawan sapaan akrabnya dipecat disinyalir karena memiliki terapi cuci otak. Tidak hanya itu, Dr. Terawan memang memiliki perosalan panas-dingin sejak dirinya diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Bahkan bermunculan issue bahwa terjadinya reshuffle dirinya pun diduga hasil dari masukan pihak IDI dan murni bukan dari Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) menyatakan bahwa dirinya pernah melakukan beberapa kali cuci otak terhadap Dr. Terawan. Namun Mahfud tidak menanggapi secara spesifik atas pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI.

“Saya pernah dua kali cuci otak atau DSA (Digital Subtraction Angiography) ke dokter Terawan, yakni, ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus, keluhan langsung hilang. Makanya saya sampai dua kali dan yang kedua mengajak istri,” ungkapnya dikutip dari detikcom, Sabtu (26/3).

Namun Anggota DPR Komisi IX yang membidangi kesehatan secara terang-terangan membela Dr. Terawan dengan lantang. Komisi IX DPR RI pun mengusulkan akan segera memanggil Pihak IDI untuk dimintai keterangan terkait pemecatan Dr. Terawan.

Politisi Partai Nasdem, yang juga merupakan salah satu anggota dari Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menyayangkan atas pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI. Dirinya menyarankan seharusnya ada pembicaraan secara kekeluargaan untuk memutuskan memecat dokter yang sudah senior.

“Indonesia masih butuh sangat banyak dokter tapi coba lihat bagaimana sulitnya dokter-dokter muda yang ingin bekerja akibat sulitnya uji kompetensi. Kalau tidak salah ada 2.500 orang,” pungkasnya.

“Saya sudah usulkan agar Komisi IX memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawaban pemecatan tersebut,” imbuhnya.

(Frq/Adm)


Komentar