oleh

Disinggung Soal Perppu KPK, Jokowi: Enggak Ada

-Nasional-339 views

Presiden Joko Widodo

Malang, Indotribun.id – Menanggapi tuntutan masyarakat soal penolakan hasil revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Enggak ada (penerbitan Perppu),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019), dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, Revisi UU KPK telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK. Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sedangkan untuk tuntutan lain seperti pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan, Jokowi meminta DPR untuk menunda terlebih dahulu pengesahan RUU tersebut.

“Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke DPR RI (periode) berikutnya,” tambahnya.

Editor: LF

Komentar

News Feed