oleh

Hangat Kuku Jelang Muktamar ke-34 NU

Menjelang Muktamar NU ke-34 suasana kembali hangat (foto: nuonline.id)

Indotribun.id, Jakarta- Gonjang Ganjing Muktamar NU ke-34 kembali hangat, hal itu muncul saat kembali terjadi perdebatan antara dua kelompok pendukung calon ketua umum PBNU yang mengerucut kepada dua tokoh, yakni petahana Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, akan kembali maju untuk periode ketiga. Sementara penantangnya, Katib Aam PBNU Yahya Staquf.

Hangat-hangat kuku kontestasi Muktamar NU mewarnai diskusi publik belakangan ini, mulai dari penentuan tanggal muktamar, gugatan ke pengadilan dua tokoh PWNU Lampung atas keputusan Rais Aam Miftachul Ahyar yang memajukan tanggal muktamar, hingga ke isu intervensi muktamar oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan, perdebatan terkait penentuan tanggal muktamar, awalnya karena prediksi pandemi Covid-19 yang akan naik dan kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Level 3 serentak di seluruh Indonesia selama libur natal dan tahun baru, yang kemudian dibatalkan.

Maka terjadi perbedaan usulan untuk memajukan atau memundurkan waktu muktamar.

“Keputusan Konbes dan Munas NU pada September 2021 itu jatuhnya pada 23-25 Desember 2021. Maka di sini ada yang minta tanggal 17 Desember 2021. Lah, keputusannya tanggal 23 Desember kok dimajukan, ini menyalahi keputusan,” ujar Marsudi dalam keterangannya dalam diskusi Total Politik, Minggu (12/12/2021).

Namun, perdebatan itu menurut Marsudi sudah selesai pada saat kebijakan PPKM Level 3 serentak dicabut pemerintah dan semua pihak menyepakati waktu penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 kembali sesuai kesepakatan awal pada 23-25 Desember 2021.

“Tapi ketika PPKM dicabut kembali 23-25 Desember maka secara substansi perbedaan berhenti. Maka semua Insyaallah bisa nerima antara yang minta tanggal 17 Desember dan yang minta tanggal 31 Desember,” imbuh Marsudi.

Dalam menanggapi isu intervensi pemerintah pada muktamar kali ini, Marsudi mengatakan NU punya agenda sendiri, bukan agenda pemerintah.

“Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi pemerintah. Muktamar mengkritisi pemerintah itu punya arti membangun,” ujar Marsudi.

Marsudi justru bertanya balik yang dimaksud intervensi pemerintah itu pada instansi pemerintah yang mana.

“Yang tahu itu Gus Romli. Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiyai Said ga puya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiyai,” imbuhnya.

(Indotribun/Faruq)

Komentar