oleh

Harlah Ke 22 PKB Kota Malang Dorong Pemerintah Antisipasi Gerakan Intoleransi

Tasyakkuran Harlah Ke 22 PKB oleh DPC PKB Kota Malang. (Foto: Dokumen)

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) menggelar perayaan hari lahir PKB ke 22 tahun. Hal ini merupakan bentuk syukur atas masih eksisnya partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang di dunia perpolitikan Indonesia sejak berdirinya di tahun 1998.

“Mulai dari tahun 1998 hingga tahun 2020 ini masih diberikan kepercayaan untuk terus eksis di dunia perpolitikan di indonesia terutama di Kota Malang,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang A. Farih Sulaiman, S.pd melalui pesan suaranya kepada Indotribun.id, Selasa (28/7).

Dilihat dari perolehan suara, PKB terus mengalami peningkatan sejak tahun kali pertama mengikuti pemilu di tahun 1999. Farih menyebut, hingga sekarang kepercayaan masyarakat kepada PKB semakin menunjukkan tren yang positif.

“Untuk ke depannya ini bagaimana PKB mampu membayar lunas seluruh harapan dari konstituen atau pendukukung PKB,” katanya.

Menurut Farih, dalam jajaran pemerintahan pihaknya memberikan masukan yang positif bagaimana pemerintah mengelola negara yang akhir-akhir ini masyarakat mudah dipecah belah dengan isu-isu agama. Ia memberikan masukan kepada pemerintah untuk membumikan budaya toleransi, kebersamaan dan gotong royong yang selama ini dilakukan masyarakat.

“Sehingga budaya-budaya itu tidak sekadar menjadi jargon namun juga diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Dalam momentum Harlah ke 22 PKB ini, Farih juga menyoroti maraknya gerakan-gerakan intoleransi yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKB memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk membumihanguskan seluruh gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Di Kota Malang sendiri level toleransi masyarakat sudah cukup dewasa untuk menerima berbagai macam hal perbedaan. Namun karena memang dianggap sebagai kota yang kondusif, banyak sekali gerakan atau aksi yang ingin merusak tatanan toleransi di Kota Malang.

“Ke depan kita membaca perlu sekiranya pemerintah Kota Malang mengantisipasi adanya gerakan-gerakan yang mengganggu kenyamanan warga, mengganggu kehidupan toleransi yang ada di Kota Malang,” ungkapnya.

Berkaitan dengan ini, dalam beberapa tahun ke depan, ia mengatakan, PKB akan mengusulkan kepada pemerintah Kota Malang untuk membuat sebuah peraturan daerah terkait dengan kehidupan bertolerasi. Terlebih lagi, kasus-kasus intolerasi terjadi hampir setiap tahun.

Editor: Latif Fianto

Komentar

News Feed