oleh

“Kampus Merdeka”, Antara Solusi dan Kebutuhan Pasar

-Nasional-171 views

Ilustrasi (Cnn Indonesia)

Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan sebuah bangsa. Tanpa pendidikan yang baik masa depan sebuah negara mengalami ketidakpastian. Alih-alih kemajuan yang dicapai, melainkan jurang kemiskinan yang tergali semakin dalam.

Tentu pendidikan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Hitung-hitungan kasarnya, kemiskinan berangkat dari kebodohan. Kebodohan adalah ekses dari pendidikan yang gagal mencerdaskan. Pada masyarakat yang miskin sebuah konflik dan konfrontasi sangat mudah dikonstruksi.

Di Indonesia, sistem pendidikan tak henti-hentinya dirubah. Baru-baru ini, untuk membenahi sistem pendidikan yang ada, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan “Kampus Merdeka.” Kebijakan ini merupakan program lanjutan dari konsep “Merdeka Belajar,” sebuah kebijakan baru lain yang sudah diwacanakan sebelumnya.

Sebagaimana yang dikatakan Nadiem, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi. Namun yang paling menggelitik di antara empat kebijakan tersebut adalah diberikannya hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau yang disebut (sks).

Poin penting dari kandungan kebijakan tersebut adalah membebaskan mahasiswa mengikuti mata kuliah lain di luar program studi yang diambil. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi adanya mahasiswa yang tertarik pada kajian bidang lain di luar bidang yang sudah diputuskan diambil sejak awal menjadi mahasiswa.

Pertama, ini sangat melegakan, karena mahasiswa yang menjunjung tinggi daya intelektual dan kebebasan berkreasi dibebaskan mengambil bidang kajian yang beragam. Kedua, keleluasaan tersebut memiliki sisi buram. Apakah mungkin mahasiswa tidak puas dengan jurusan yang diambil sehingga harus mengambil kajian bidang lain, setidaknya dua semester atau setara dengan 40 sks sebagaimana yang diungkapkan Nadiem?

Mahasiswa seolah dianjurkan untuk main-main dalam mengambil topik kajian. Meski tidak sesederhana dan sepicik itu, tetapi kebijakan ini meragukan konsistensi mahasiswa dalam mengambil jurusan semasa kuliah. Atau jangan-jangan selama ini mahasiswa tidak pernah benar-benar serius dalam mengambil jurusan, asal pilih, dan yang penting kuliah?

Telepas dari ambiguitas itu, barangkali Nadiem berupaya menciptakan mahasiswa yang lebih siap dan matang untuk terjun ke masyarakat. Lebih tepatnya, ke dalam dunia industri. Apalagi, kebijakan yang dibungkus dengan ‘kampus merdeka’ tersebut memang lebih fokus menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tertentu.

Roman-romannya, output pendidikan Indonesia dewasa ini memang diarahkan pada kebutuhan dunia industri. Universitas diatur untuk menghasilkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pragmatisme ini tak dapat ditampik, karena tidak ada lembaga pendidikan yang tidak menginginkan lulusannya tidak dipakai di suatu perusahaan.  

Sampai di sini menarik untuk menghadirkan pandangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sulthan Farras, yang menilai kebijakan baru Nadiem sangat kental dengan aroma pasar. Artinya, mahasiswa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan industri.

Jika demikian yang terjadi, maka ketimpangan antar kampus tidak akan pernah terselesaikan. Permasalan krusial pendidikan di Indonesia adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar di antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Karenanya, Sulthan Farras memandang kebijakan baru Nadiem tidak akan pernah menyentuh bahkan menyelesaikan persoalan kesenjangan kualitas yang ada antar lembaga pendidikan perguruan tinggi.   

Didasarkan pada pendangan tersebut, maka kebijakan yang dikeluarkan Nadiem seharusnya mampu menyelesaikan persoalan yang mengakar di hampir setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Mendorong setiap kampus menciptakan lulusan yang sesuai dengan selera pasar sama halnya dengan mendorong kampus menjadi gedung perusahaan. Mahasiswa bukan lagi sumber daya yang harus diisi dan dicerdaskan dengan pengetahuan dan budi pekerti, melainkan diposisikan sebagai pelanggan (customer).

Ujung dari kebijakan ini adalah adopsi karakter dan kualifikasi kualitas masyarakat dunia, yang nyata menjadi bagian dari jaringan kapitalisme global yang menggurita. Membayangkan anak-anak muda bekerja di perusahaan dan menjadi bagian dari organisasi global memang sangat membanggakan. Tetapi, membayangkan juga akibatnya—bangsa yang akan mulai kehilangan karakter dan jati dirinya, karena sudah terkoneksi dan terkontaminasi ke dalam satu jaringan sistem tunggal dunia—adalah kemunduran.

Namun demikian, tak ada yang pasti. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang dibangun oleh persepsi manusia.

Komentar

News Feed