oleh

Kebijakan Publik Sebagai Solusi Banjir Jakarta

Detik.com

Nasib pilu kini tengah dialami publik Jakarta akibat terpaan banjir. Dalam kurun waktu dua bulan di awal tahun ini Jakarta sudah tiga kali tergenang banjir. Tercatat selama tahun 2020, banjir Jakarta terjadi pada 1 januari, 23 Februari dan 25 Februari.  

Namun perlu dipahami, bencana banjir yang sekarang tengah menggerogoti setiap sudut kota Jakarta dan sekitarnya terjadi sudah yang kesekian kalinya. Beberapa tahun sebelumnya  banjir juga kerap menggerogoti dan meliliti daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia ini. Sebagaimana ditandaskan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir yang terjadi di Jakarta bermula sejak Januari dan Februari 1918, Januari 1979, Februari 1996, Februari 2007, Januari dan Februari 2013 dan pergantian tahun 2019 ke 2020. Bersamaan dengan itu, BMKG juga mencatat sebanyak 31.323 warga dari 158 kelurahan mengungsi karena rumahnya terendam banjir.

Usut punya usut, latar belakang terjadinya banjir Jakarta tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, penurunan permukaan tanah, saluran pembuangan tersumbat, pembuangan limbah ke sungai dan berbarengan dengan curah hujan yang tinggi. Hal ini yang menjadi pemicu terjadinya banjir di Jakarta.

Secara gradual, banjir telah memorak-porandakan aktivitas masyarakat Jakarta pada umumnya. Namun dapat dipastikan, dampak yang sangat krusial akibat terpaan banjir adalah sektor pendidikan dan ekonomi yang mengalami kelumpuhan.

Pada aspek pendidikan, setidaknya ada 159 sekolah di Provinsi DKI Jakarta terpaksa diliburkan, baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Berdasarkan data yang terekap, sekolah yang diliburkan di antaranya berada di Kecamatan Cempaka Putih, Sawah Besar, Kramat Jati, Koja, Menteng Pulo, Pademangan, Taman Sari, dan Johar Baru.

Selain itu, aktivitas ekonomi juga mengalami kelumpuhan selama bencana banjir terjadi. Mantan Wakil Gubernur sekaligus pengusaha muda Sandiaga Uno melucuti, 90% Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kemerosotan. Sementara di level makro, banjir telah menggangu alur distribusi barang sehingga mengakibatkan penundaan penanaman komoditas pangan, dan menyebabkan kenaikan harga.

Ini menandakan, di samping aktivitas pendidikan yang menderita kelumpuhan, banjir juga telah menghambat perputaran ekonomi masyarakat di segala sektor.

Persoalan ini merupakan rangkaian kecil tumpukan dampak buram banjir Jakarta. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab penuh menanggulangi masalah banjir? Jawabannya tentu variatif. Namun, yang menjadi katalisator utama dalam menyelesaikan masalah banjir adalah pemerintah, sebab pemerintahlah institusi yang merumuskan dan menjalankan kebijakan publik.

Kebijakan Publik sebagai Panglima

Berdasarkan tafsiran umum, banjir merupakan peristiwa bencana alam yang berpangkal pada fenomena geografis suatu daerah. Namun yang harus ditelaah lebih dalam, rupanya banjir tidak semata-mata hanya kejadian alam akibat kamuflase kondisi geografis suatu daerah. Tetapi jauh dari hal itu, banjir juga merupakan kejadian alam yang bersumbuh karena ulah manusia sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di Jakarta, banjir disebabkan karena  penurunan permukaan tanah akibat penggalian dan pengambilan air tanah terlalu banyak, saluran pembuangan tersumbat akibat populasi sampah sering menumpuk di bagian hilir sungai dan pembuangan limbah ke sungai oleh industri perusahan maupun limbah rumah tangga. Artinya, akumulasi penyebab banjir Jakarta tidak lepas dari tangan manusia itu sendiri, bukan hanya faktor geografis sebagai biang keladinya.

Oleh karena itu, butuh terobosan ampuh oleh pemangku kepentingan terutama pemerintah DKI Jakarta beserta perangkatnya untuk bahu-membahu meredam amukan banjir yang telah melululantahkan wajah ibu kota. Banyak jalan yang bisa ditempuh guna menaggulangi eskalasi banjir, salah satunya melalui proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Mengapa harus kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan langkah praktis yang mampu mengurai kekusutan persoalan yang diderita masyarakat termasuk perihal banjir. Sebagaimana disampaikan pakar kebijakan publik, Woll, kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Senada dengan itu Taufiqurokhman dalam buku Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintah menandaskan, kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masayarakat.

Secara taktis, kebijakan publik harus menyentil seluruh tata kehidupan masyarakat dalam hal apa pun. Termasuk dalam hal membuang sampah, merawat lingkungan, dan melestarikan alam secara arif. Jika masyarakat enggan mengikuti aturan main yang telah dicanangkan, konsekuensinya akan dikenakan sanksi secara hukum. Hal ini perlu ditegaskan, sebagai upaya membendung pesoalan-persoalan sosial yang berkecamuk, termasuk soal banjir.

Berkaitan dengan hal itu, butuh penegasan kebijakan publik yang membingkai seluruh kemaslahatan masyarakat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Keputusan Bupati/Wali Kota, agar masyarakat bisa terikat dan mematuhi rambu-rambu yang telah dicanangkan. Hal itu demi kepentingan bersama.

Meskipun saat ini banjir sedang mengalami proses penyurutan, tetapi tidak menuntut kemungkinan bakal kambuh lagi. Maka langkah konkret yang ditempuh dalam menghadapi masalah banjir, bukan hanya upaya penanganan, melainkan juga pencegahan melalui kemasan kebijakan publik yang terintegratif.

Komentar

News Feed