oleh

Kontestasi Politik dalam Balutan Corona dan Perilaku Koruptif

Ilustrasi (Tempo.co)

Trompet demokrasi elektoral akan berdenting di tahun ini. Gema pemilihan umum lokal lima tahunan serentak bergemuruh di beberapa daerah. Disinyalir KPU, pemilihan Kepala Daerah akan digelar pada 270 wilayah di Indonesia. Bertebaran di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Tampak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, suasana perayaan pesta demokrasi kali ini tengah diselimuti pandemi Covid-19.

Mulanya—sebelum Corona menyerang—schedule pelaksaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan pada 23 September 2020, namun diundur ke tanggal 9 Desember 2020 akibat terpaan pandemi Virus Corona. Secara normatif, proses perubahan jadwal Pilkada disematkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, kabarnya, sudah terkonfirmasi terpapar Virus Corona. Seharusnya ini menjadi warning dan pertimbangan bagi penyelenggara.

Namun demikian, dengan gagah—seolah berani menanggung risiko—pemangku kebijakan memaksakan berahi kekuasaan untuk melaksanakan ajang tarung nasib ini. Tak mau ikut arus, hal ini kemudian menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Suara lantang nan keras dari Koalisi Masyarakat Sipil nyaris merobek gendang telinga penyelenggara Pilkada. Mereka melihat bahwa pelaksanaan pemilihan umum di tengah situasi corona yang tak kujung reda beresiko terhadap kesehatan penyelenggara dan para partisipan (pemilih).

Ini bukan soal paranoid, kekhawatiran atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi jika mengingat bahwa Virus Corona sangat mudah menjalar di tengah kerumunan massa. Oleh karenanya, pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah sangat rentan terpapar Virus Corona.

Boleh dikatakan, karena tidak mau berpikir panjang, pemerintah dan segala perangkat kekuasaan nampak bersikukuh untuk tidak menunda pelaksanaan pemilihan umum. Alibinya, penyebaran Covid-19 tidak mungkin selesai pada tahun ini, entah kapan, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini menjadi suatu keharusan tanpa tawar-menawar lagi.

Potensi Korupsi

Covid-19 telah membawa Indonesia dari jurang stabilitas hidup menuju kesengsaraan hidup masyarakat. Bukan sekadar soal kesehatan, Corona juga mengobrak-abrik tatanan ekonomi bangsa. Gelombang PHK di mana-mana, eskalasi pengangguran kian meningkat dan mata rantai kemiskinan semakin terbuka lebar.

Kenyataan yang mencengangkan itu, kemudian menarik simpati para kontestan Pilkada untuk memberikan uluran tangan. Anehnya, bentuk kepedulian sosial itu terselip bau politis beraroma kepentingan pribadi. Terbukti, kasus yang mencuat ke permukaan dilakukan oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani, yang mempolitisasi bansos Corona berupa hand sanitazer. Terpampang jelas stiker bergambar dirinya pada kemasan hand sanitizer. Padahal, bantuan tersebut datang dari Kementerian Sosial, bukan pribadinya. Secara tidak langsung, hal itu ia lakukan sebagai irama kampanye politik dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sebab, ia punya kepentingan nyalon kembali. Ini belum seberapa. Masih banyak tumpukan kasus serupa yang belum diembuskanmedia maupun penyelenggara pemilu.

Pertanyaan sederhana menggelinding dan meronta-ronta dalam benak saya, perihal bantuan sosial dengan takaran kecil yang seharusnya ditunaikan pemangku kepentingan tanpa tendensi apapun kini bisa dipolitisasi, bagaimana ke depannya jika sudah duduk di kursi empuk kekuasaan yang dihadapkan pada program berskala besar? Jelas sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fauzi Fasrhi mengatakan dalam Kuasa Simbol dan Politik Kebenaran, memahami mekanisme kerja dari setiap pemangku kepentingan politik bukan hanya dilihat dan dianalisis dari praktek pengambilan kebijakan. Tapi dapat pula dilihat dari pola-pola simbolik yang dibangun berupa proses pencitraan.  

Sementara dalam soal lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 230 petahana yang memiliki potensi akan mencalonkan diri kembali di Pilkada tahun 2020. Memang, secara prasyarat administrasi hal ini tidak menjadi kendala, sebab konstitusi memberikan lampu hijau bagi para petahana untuk mewarnai kembali kontestasi politik, selagi tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun yang menjadi soal, pelaksanaan Pilkada di tengah derasnya goncangan Corona ini para calon kepala daerah petahana sangat rentan menggadaikan integritasnya. Pasalnya, rangkaian bansos yang datang silih berganti dari Pemerintah Pusat, berpotensi ditunggangi oleh calon petahana dengan mengatasnamakan pribadi demi kepentingan menarik mata hati pemilih (konstituen). Nampak jelas hal ini bertentangan dengan etika politik dan mereduksi nilai-nilai demokrasi.

Maka dalam konteks ini, benar kata Ignas Kleden dalam buku monumental Menulis Politik:Indonesia sebagai Utopia, bahwa ketiadaan integritas politik dalam praktek kenegaraan dapat memunculkan dua kemungkinan. Pertama oportunisme politik, yakni kecenderungan untuk memanfaatkan tiap kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan status quo dengan segala cara. Kedua tumbuhnya gejala venalitas dalam politik, yakni kecenderungan menjadikan uang sebagai sarana utama dalam meraup kekuasaan.

Praktek politik demikian, senantiasa menumbuhsuburkan budaya korupsi di tubuh birokrasi dan justru menceburkan indeks demokrasi ke dalam samudera kegelapan. Sejatinya, dalam konteks ini, para politisi perlu belajar untuk memutus mata rantai benih-benih korupsi dengan merawat integritas politik. Mengingat integritas politik ialah kesediaan dan kesanggupan menjalankan peranan politik yang bersandarkan pada prinsip moral yang ditopang nilai-nilai keagamaan.  Jika hal ini dilaksanakan oleh para calon kepala daerah dengan penuh kesadaran dan kekonsitenan, maka bukan hal mustahil, demokrasi yang kita cita-citakan pasti bisa digapai.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed