oleh

Mahfud MD Akui Adanya Kemunduran Penegakan Hukum di Indonesia

-Nasional-111 views

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

Malang, Indotribun.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengakui bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pihaknya menilai ada sejumlah vonis pelaku korupsi yang semakin hari tambah ringan.

“Kalau Anda melihat secara keseluruhan, itu ya, terjadi kemunduran di bidang penegakan (hukum), pemberantasan korupsi,” kata Mahfud dilansir dari Kompas.com, Senin (09/12/2019).

Mahfud MD yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memberi contoh pada kasus vonis terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, yang bebas atas kasus dugaan perbantuan dalam transaksi suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Majelis hakim menganggap Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan atas transaksi suap yang melibatkan Eni dan Kotjo sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

Meskipun begitu, Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada campur tangan dari pihak eksekutif, maupun Presiden. Keputusan mutlak dari majelis hakim.

“Tapi, kalau dilihat satu per satu, itu tidak ada peran pemerintah untuk itu. Yang membebaskan orang-orang dengan hukuman ringan itu kan bukan Pak Jokowi, tapi pengadilan. Masa mau salahkan Pak Jokowi? Yang membebaskan kan pengadilan,” tambahnya.

Apabila dilakukan, kata Mahfud, hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) karena bukan kewenangan Presiden untuk turut serta dalam hal itu.

Editor: LF

Komentar

News Feed