oleh

Menakar Manuver politik Risma, Ibu Kota Menanti?

Tinggal menunggu bulan bel demokrasi elektoral dideringkan. Beberapa daerah telah siap menyambut denting kontestasi politik secara serentak. Beberapa menghendaki munculnya pemimpin baru, sedang beberapa yang lain ingin mempertahankan kekuasaan (status quo). Tak terkecuali Kota Surabaya.

Pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2021-2026 akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada 23 September 2020 mendatang. Hal demikian menandakan transisi kekuasaan akan digulirkan dengan menampakkan wajah pemimpin yang berbeda. Sebenarnya, secara psikologi publik Surabaya masih menginginkan Risma melanjutkan roda kekuasaan untuk periode berikutnya. Mengingat semasa menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, ia dianggap mampu memberikan kejayaan kepada rakyatnya. Kejayaan berupa kesejahteraan hidup, pembangunan infrastruktur, tata lingkungan kota dan sebaginya. Prestasi yang ditorehkan Risma membuat rakyat Surabaya sulit melupakan bahkan enggan melepaskannya. Namun harapan itu pupus, karena tersendat oleh amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang tidak menghendaki kekuasaan Kepala Daerah lebih dari dua periode.

Sebelumnya, selama dua periode Risma sudah merajut kekuasaan secara beruntun. Hal itulah yang membuat Risma tidak bisa mencalonkan diri lagi. Artinya, secara kekuasaan Risma sudah tidak bisa menetap di Surabaya. Lalu kemana ia akan berlabuh?

Baru-baru ini Risma diisukan akan mewarnai gelanggang politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2022. Isu tersebut mencuat setelah Risma mendapat pujian satu di antara kepala Daerah berprestasi dari partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P). Pujian itu ditandaskan langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, Yang menilai Risma telah berkontribusi besar bagi Daerah yang di pimpinnya. Oleh karena itu, Megawati membidiknya sebagai representasi kader PDI-P untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2022.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan menilai 4 alasan yang membuat nama Risma senter dikabarkan masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Keempat alasan tersebut adalah kualitas personal, filosofi gaya kepemimpinan, prestasi dan ambisi.

Mengejutkannya, rayuan Megawati dan beberapa politisi lainnya tidak serta merta memikat hati Risma. Risma mengaku belum menentukan langkah ke depan, setelah masa jabatannya menjadi di Surabaya selesai. Dengan tegas ia mengatakan, “Saya tidak berhak memilih jabatan karena bagi saya jabatan itu adalah amanah. Karena kalau di jabatan Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati punya tanggung jawab ke masyarakat.” Alasan inilah yang membuat Risma belum menentukan langkah politik selanjutnya.

Domain Komunikasi Politik

Pernyataan sikap Risma perihal karir politik ke depannya terbilang masih mengalami kekaburan makna dan tidak memiliki kepastian. Jika ditelaah lebih dalam, pernyataan itu menyiratkan bahasa politik. Sebagaimana yang digambarkan Deddy Mulyana dalam buku Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi, bahasa bersifat sewenang-wenang, ganda, dan majemuk. Tidak ada satu kata pun yang mengandung makna tunggal. Oleh karena itu, bahasa juga dapat mencerminkan kepentingan pihak yang menggunakannya.  

Meskipun ramalan politik yang disodorkan para pengamat ataupun politisi berbeda-beda, namun, menurut saya, arah gerak politik Risma dapat dikatakan akan berlabuh ke Ibu Kota. Prediksi ini bisa diraba berdasarkan analisis komunikasi politik menggunakan konsep dramaturgis.

Konsep dramaturgis pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam bukunya yang bertajuk The Presentation Of Self in Everyday Life. Digambarkan, kehidupan diibaratkan teater. Interaksi sosial di atas panggung menampilkan peran-peran yang dimainkan para aktor. Seringkali sang aktor melakukan pengelolaan kesan tanpa sadar, namun adakalanya juga sengaja meningkatkan status sosial di mata orang lain, atau demi kepentingan finansial atau politik tertentu. Bertolak dari konsep itu saat ini Risma diindikasikan tengah berselancar dalam gelombang dramaturgis.

Sejauh ini, Risma telah menorehkan citra baik di mata masyarakat Surabaya dengan prestasi kepemimpinannya. Tidak menutut kemungkinan, hal yang  Risma lakukan itu semata-mata berorientasi pada kepentingan karir politik selanjutnya.  

Mari belajar dari pengalam Jokowi sebelum menjabat presiden. Jenjang karir politiknya cukup memukau, bermula saat menjadi Wali Kota Solo. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Jokowi berhasil monorehkan citra diri baik dengan segudang prestasi, mulai dari infrastruktur, penataan pedagang kaki lima (PKL), pengembangan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga rebranding Kota Solo sebagai “The Spirit of Java”.

Di samping kinerjanya yang dianggap bagus, Jokowi juga memiliki kepribadian yang sederhana, jujur dan santun. Citra diri inilah yang mampu menghipnotis mata hati publik sejagat Nusantara. Alhasil, Jokowi dibidik hengkang ke Ibu Kota untuk meramaikan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Rekam jejak Jokowi dalam panggung politik membuktikan mulai hilangnya dahaga krisis kepemimpinan bangsa yang membelenggu. Namun, tidak menuntut kemungkinan hal yang sama juga dapat dilakukan Risma. Mengingat, dalam kaca mata politik, Risma dan Jokowi lahir dari rahim yang sama yakni kader PDI-P, sehingga mudah terbangun komunikasi politik secara linier. Di lain sisi, gaya kepemimpinan kedua sosok figur politik ini juga terbilang mirip.

Terlepas dari prediksi politik tersebut, meskipun keputusan politik Risma masih terkungkung dalam ambiguitas, namun bukan berarti Risma tidak bersedia hengkang ke Ibu Kota. Di samping Risma sudah mendapatkan legitimasi secara institusi dan beberapa politisi partai lainnya, citra diri Risma juga terbilang sudah sangat mumpuni. Hal ini menjadi kesempatan buat Risma untuk melanjutkan ekspansi politiknya.

Komentar

News Feed