oleh

Menanti Masa Depan Elektabilitas PPP Pasca Kasus Suap Romahurmuziy

-Nasional-290 views

Beberapa minggu menjelang pemilihan umum presiden dan legislatif, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Sidoarjo, pada Jumat (13/3/19). Ini merupakan kabar mengejutkan mengingat PPP adalah salah satu partai penting yang mendukung capres petahana, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di saat hampir semua orang berdiri di tengah panasnya propaganda politik yang dilancarkan masing-masing kubu yang akan berlaga di perhelatan pemilihan umum presiden 2019, kabar buruk menimpa PPP, dan itu menjadi konsumsi publik yang paling renyah sekaligus menjadi bahan propaganda politik yang sangat seksi.

Sebagaimana yang dilaporkan banyak media, salah satunya Detik, Rommy ditangkap karena terjaring dalam kasus suap pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah. Wakil Ketua KPK,  Laode M. Syarif, dilansir dari Tirto Id, mengatakan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan rangkaian suap untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur.

Bagaimana pun, ditangkapnya Rommy menjadi kabar buruk bagi PPP, dan sedikit banyak akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap partai tersebut. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengatakan, kenyataan tersebut adalah musibah bagi PPP, dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap penilaian publik, terutama konstituen partai. Musibah tersebut oleh DPW PPP Sumsel, Rizal Kenedi, diharapkan dapat membuat partai menjadi lebih baik, dan dianggap tidak akan menggerus basis suara yang sudah loyal.

Memang tidak ada yang keliru dengan sebuah ekspektasi. Namun demikian, kasus suap yang menimpa Rommy hingga membuatnya ditangkap KPK seolah menjadi tanda akan buruknya posisi perolehan kursi di parlemen. Pada pemilu 2014, jumlah kursi DPR RI yang diperoleh PPP berjumlah 39 kursi, lebih tinggi daripada NasDem dan Hanura yang masing-masing memperoleh 35 dan 16. Januari 2018 LSI melakukan prediksi terhadap partai-partai yang akan memperoleh suara terbesar pada Pemilu 2019, di mana hasil survei yang dilakukan menyatakan, PDI-P, Golkar, dan Gerindra akan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak, sedangkan beberapa partai yang lain, terutama PPP, tidak lolos ambang parlemen.

Hasil survei tersebut memang terbilang sudah setahun yang lalu. Dalam beberapa waktu setelahnya apa pun bisa terjadi. Terlebih lagi dalam konteks politik yang selalu berjalan dinamis dan tidak dapat ditebak. Kasus suap dan korupsi menimpa siapa saja, terutama orang-orang yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui jalan politik. Ada yang dengat cepat teridentifikasi dan ditangkap. Ada pula yang masih tersembunyi dan butuh waktu bagi KPK untuk menciduknya. Seperti cuitan Mahfud MD di twitter beberapa waktu setelah penangkapan Rommy, As i told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.

Meminjam istilah lama, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga.

Meskipun tidak akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin sebagaimana disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, paling tidak, sebagaimana disinggung di awal, hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian publik terhadap PPP dan sepak terjangnya di perebutan kursi anggota legislatif. Artinya, kendati tidak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin, namun kasus Rommy akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai.

Contoh konkret dapat dilihat pada realitas yang menimpa Partai Keadilah Sejahtera (PKS) dan ketua umumnya saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). LHI—sehari setelah penangkapan rekannya, Ahmad Fathanah—yang saat itu ditangkap atas kasus suap impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang—keduanya terbukti telah menerima uang suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman, terkait kuota impor daging sapi—, meremukkan langkah PKS dalam kancah politik nasional. Sebagaimana dilaporkan Tempo, pasca kasus suap yang menimpa LHI, sebuah survei dari Lembaga Survei Jakarta menyebutkan, masyarakat tidak percaya lagi terhadap jargon PKS sebagai partai bersih, jujur, dan profesional. Survei tersebut juga menyebutkan, PKS adalah partai terkorup kedua setelah Demokrat.

Kasus yang menimpa PKS tergolong fakta masa lalu dan belum tentu akan berlaku bagi PPP—karena masa depan tetap manis dan penuh harapan. Namun demikian, sangat menarik untuk menanti apa yang akan terjadi pada PPP di Pemilu 2109 yang tinggal menghitung minggu. Apa pun yang menjadi alibi dan ekspektasi petinggi PPP dan sejumlah anggota yang bernaung di dalamnya, kasus Rommy tengah mengguncang elektabilitas partai berlambang ka’bah tersebut.

Penulis: Latif Fianto

Komentar

News Feed