oleh

Menguji Integritas Sosok Kiai

Kita sepakat bahwa kiai adalah tempat umat menuang segala keluh kesah. Tempat solusi dan pemecah problem pelik dan rumit seperti persoalan ekonomi, politik, pendidikan, budaya keislaman hingga persoalan domestik kehidupan rumah tangga. Ini bukti bahwa sosok kiai memiliki peranan yang signifikan di tengah masyarakat. Sosok penentu bagaimana mengonsolidasi, mengintegrasi, menginspirasi dan menggerakkan sistem kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan progres.

Di samping itu, sosok kiai yang paling menonjol adalah sebagai kiblat ilmu keislaman untuk semua golongan kapan pun dan di mana pun. Sosok kiai selalu menerima siapa pun yang mau sowan dan belajar tanpa melihat latar belakang sosialnya. Ini bukti bahwa inklusivitas sosok kiai sangat kuat hingga hari ini, karena konsisten pada tugas pokoknya sebagai warasatul ambiya’ dan rujukan moral mayarakat. Masyarakat selalu giat bersilaturahmi/nyabis/ngaji ke dalem/rumah para kiai dengan tujuan untuk mendapat wejangan keislaman dan persoalan-persoalan lainnya.

Di tengah berubahnya tren kehidupan masyarakat, ada yang mengatakan era edan, tak sedikit kiai yang berbondong-bondong masuk ke jurang politik praktis. Tampaknya kiai sudah tergoda empuk politik pragmatis, dunia elitik dan penuh intrik. Alasan-alasan yang kerap menjadi tameng adalah mulai dari panggilan jiwa, kondisi masyarakat yang tak berdaya diserang penyakit ketidakadilan, hingga pembangunan infrastruktur yang tidak bermutu karena dana  proyek tidak dimaksimalkan bahkan hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri. Berangkat dari alasan-alasan itu, karena merasa perlu turun tangan membereskan semua persoalan yang merugikan umat, kiai mulai merambah peran dengan maju sebagai wakil rakyat di jajaran kursi birokrasi.

Di tahun politik kali ini banyak kiai yang maju ke gelanggang politik. Banyaknya kiai yang nyaleg, satu sisi, menjadi energi segar bagi umat untuk dapat mendetoksifikasi atau menjadi obat penawar bagi maraknya budaya korupsi di tubuh parlemen. Bobroknya pola pikir parlemen yang sudah hampir tidak merepresentasi akal sehat rakyat, banyaknya penyimpangan, praktik kongkalikong, dan kentalnya tindakan kolusi dan nepotisme di tubuh parlemen diharapkan menjadi perhatian majunya para kiai ke gelanggang politik.

Selama ini kerap muncul asumsi bahwa masuknya kiai ke sistem politik dapat mengurangi derajat karismatiknya. Ketika kiai sudah masuk dalam ranah politik daya hormat masyarakat akan mengecil karena kiai sudah tidak lagi menjadi figur umat, malainkan sudah menjadi milik golongan tertentu. Itu akan menuai sentimen dari masyarakat lain partai. Persepsi ini bisa benar. Contoh, dalam momentum Pileg, foto kiai yang biasanya dipajang di tempat terhormat harus dipajang di tepi-tepi jalan, paling tidak di tengah basis konstituennya. Boleh jadi, kalau foto-foto itu dipasang di tempat yang bukan basis konstituennya akan dilepas dan disobek, bahkan akan dibakar dan dimasukkan ke jurang selokan.

Itulah sebabnya persepsi baik masyarakat akan terkikis. Belum lagi ngomong bisa dijaminnya kiai dalam menjawab harapan masyarakat (community expectation) terkait perannya untuk menghadirkan  kesejahteraan konkret bagi masyarakat.

Ini bukan berarti seorang kiai mutlak tidak boleh terjun ke medan politik praktis. Hukumnya tetap boleh apalagi ingin benar-benar melayani masyarakat secara nyata. Yang mengkhawatirkan adalah apabila kehadiran kiai hanya akan jadi figur golongan yang akan membuat masyarakat terpecah dan terpolarisasi. Lebih baik kiai berangkat melalui jalur independen daripada harus berafiliasi dengan kekuasaan partai politik. Ini perlu dilakukan agar kiai tetap menjadi tuntunan demi terciptanya persatuan dan kesatuan umat. Dengan kata lain kiai cukuplah menjadi seorang penasihat pelaku politik praktis daripada harus bermain sendiri. Itu dirasa lebih efektif dan efisien sebab fatwa dan seruannya akan menjadi rujukan semua pelaku politik.

Terlepas dari setuju atau tidak kita berharap para kiai yang terjun ke dunia politik mampu memberantas budaya KKN di parlemen. Mampu menyehatkan dan menghebatkan kembali parlemen sebagai ruang supremasi para wakil rakyat.

Selama ini ruang parlemen dinilai sebagai ruang kotor dan bau comberan, bahkan sudah tak sedikit para wakil rakyat kita yang hanyut ke kubangan comberan itu. Komitmen utuh untuk membangun martabat dan menghadirkan keadilan bagi rakyat hanya jadi semboyan tanpa makna. Inilah yang menyebabkan rakyat apatis terhadap para pelaku politik. Rakyat pesimis karena para pelaku politik hanya menjual janji-janji manis saat kampanye.

Maka, hadirnya kiai diharapkan mampu membenahi, membersihkan, meluruskan, dan memutus budaya buruk di tubuh parlemen. Sosok kiai yang bersih, lurus dan bermoral tinggi memiliki kewajiban untuk meng-install kultur dan logika parlemen. Ini juga menjadi bagian tugas integral kiai sebagai warasatul anbiya. Meminjam terminologi Ali Syariati, kiai merupakan nabi-nabi sosial yang mencerap jalan para nabi. Nabi tidak hanya mengkhutbahkan kebaikan dan kebajikan, namun juga memberikan teladan di medan sosial. Kerja praksis kiai akan lebih memberi dampak konkret pada terciptanya arus politik yang berintegritas. Ketika kemungkaran dan kebobrokan di dunia perpolitikan dan kekuasaan merajalela tentu kiai harus melibatkan diri demi menjaga wibawa dan marwah parlemen di mata publik.

Sosok kiai harus merubah citra parlemen sebagai tempat yang tidak hanya jadi pekarangan untuk memperkaya diri, tapi jadi alat menghadirkan keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil, terutama di basis-basis masyarakat yang diwakilinya (daerah pemilihan). Haram hukumnya bagi wakil rakyat yang hanya mengeruk dan memeras suara konstituennya, lalu meninggalkan dan mengabaikan mereka saat duduk di kursi parlemen.

*Penulis adalah guru MI Nurul Jadid Juruan Daya Batuputih, Sumenep.

Komentar

News Feed