oleh

Merawat Kebangsaan di Tengah Gempuran Radikalisme

Minggu (18/11) sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam dan mengatasnamakan Rayon Nusantara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Country Kota Malang menggelar Simposium Kebangsaan. Acara yang digelar untuk merayakan sekaligus bernostalgia tipis-tipis dengan perjuangan heroik rakyat Surabaya di masa lalu, yang di masa depan dikenal sebagai Hari Pahlawan. Semangat kepahlawanan acara itu terungkap secara gamblang dalam tema yang diusung: Pejuang Hari Ini Pahlawan Hari Esok.

Sekelompok mahasiswa berdarah segar ini berhasil menangkap momen penting peringatan Hari Pahlawan sebagai arena peningkatan semangat kepahlawanan generasi muda—kalau bukan sebagai momen gagah-gagahan menunjukkan eksistensi organisasi hanya sebagai ada, yang setelah itu kembali ke habitat semula, menjadi ada dan tiadanya sama saja. Namun paling tidak, apa yang dilakukan sekelompok mahasiswa muda itu adalah apa yang saya sebut sebagai upaya merawat dan mencari solusi atas sebuah kegelisahan. Sebagaimana Rene Descartes yang gelisah dan selalu meragukan setiap yang ada: apakah benar keberadaan itu sebagai realitas atau mimpi belaka maupun sebaliknya.

Kegelisahan—kalau tidak mau menyebutnya sebagai kegalauan—menjadi penting untuk dirawat, karena hal itulah yang menyebabkan seseorang mampu mengada. Kelahiran manusia ke bumi adalah bentuk wujud, ada, being, exist. Tapi manusia tak bisa hanya sekadar ada. Ia harus mengada (becoming), yang kalau diterjemahkan lebih rinci, berarti memberikan energi dan pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Sekelompok mahasiswa muda ini berhasil menerjemahkan bahwa Rayon Nusantara yang dihidupinya di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai sebuah organisasi yang ada, melainkan juga mampu mengada. Mereka menggelar Simposium Kebangsaan—meski tingkat keberhasilannya perlu dipertanyakan, baik di tingkat wawasan-pemikiran maupun di level laku-sikap—di kampus, di mana organisasi mahasiswa ekstra kampus sangat tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan di dalam kampus kecuali berkaitan dengan hari-hari besar nasional dan kalau ingin menggunakan fasilitas gedung harus menyewa terlebih dahulu dengan kisaran harga yang telah ditentukan.

Kembalinya organ ekstra semacam PMII, meski hanya mampu mengadakan acara yang bisa dilakukan setahun sekali, ke wilayah kampus setidaknya membawa angin segar dalam upaya menolak radikalisme yang belakangan berkembang pesat di ruang-ruang akademis. Sejak pemerintah melalui institusi pendidikan melarang organ ekstra melakukan aktivitas di wilayah kampus, gerakan-gerakan radikalisme, terutama Islam fundamental, seperti menemukan ruangnya. Terutama pada fakultas-fakultas sains dan teknologi, mahasiswa sangat rentan terkontaminasi oleh gerakan-gerakan radikalisme.

Dalam permasalahan ini penjelasan Ariel Heryanto, Herb Feith Professor di Monash University Melbourne, di twitter tidak jauh dari benar. Mahasiswa atau ilmuan sains dan teknologi “terdidik mengejar kepastian.” Mereka “melalui syarat berlapis-lapis. Tapi ujung-ujungnya: keyakinan yang “pasti” bisa dicapai secara utuh,” sehinga mereka “tidak toleran pada ironi, ambiguitas, dan kotradiksi manusiawi.”

Tumbuh pesatnya gerakan radikalisme dapat dilihat dari semakin maraknya kegiatan-kegiatan ajakan anti radikalisme di Kota Malang. April 2018, bertempat di SMA Tugu, pelajar diajak melawan terorisme dan penyebaran hoax di dunia maya. Bulan Agustus, Rektor UIN Maliki Malang mengajak dan berharap mahasiswa baru tidak terjebak pada dan terikut doktrin-doktrin radikalisme. Beberapa bulan berikutnya, Oktober, Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PCNU Kabupaten Malang menggelar seminar Bahaya Laten HTI di Indonesia. Artinya, sangat beralasan jika melalui Rayon Nusantara PMII kembali ke kampus, mengumandangkan pentingnya keutuhan berbangsa dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan way of life bangsa serta mendeklarasikan penuh heroik anti radikalisme.

Simposium Kebangsaan dapat dibilang sebagai wujud kepedulian sekelompok generasi muda—yang aktivitas keorganisasiannya di kampus kerap terbatasi oleh aturan yang menyatakan organ ekstra dilarang masuk wilayah akademis dan itu diperparah oleh sentimen-sentimen tertentu dari birokrasi kampus (tahun 2017 malangtimes.com memberitakan bahwa situs-situs organisasi ekstra kampus tidak bisa diakses menggunakan WiFi UM—Universitas Negeri Malang)—terhadap gerakan-gerakan radikalisme yang kini merongrong keutuhan arsitektur berbangsa. Semestinya, kegiatan-kegiatan semacam ini disokong penuh baik moriil maupun materiil, salah dua bentuknya, memberikan ruang aktualisasi diri keorganisasian dan tidak menarik biaya sewa ruang dan fasilitas gedung lain yang digunakan.

 

Warisan Orde Baru

Wacana pemerintah harus menarik keputusan melarang organ ekstra masuk kampus harus diperkuat dan intitusi pendidikan harus mendukung hal tersebut. Dibatasinya ruang bagi mahasiswa anggota organ ekstra untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di ranah kampus telah memberikan gerbang yang sebesar-besarnya bagi organ-organ fundamentalis-radikalisme untuk menyebarkan doktrin mereka. Pandangan bahwa organ ekstra hanya akan merusak kondusifitas kampus dalam pengkayaan pengetahuan adalah lagu lama warisan Orde Baru, yang memiliki historisitas dengan kolonialisme Belanda.

Yang paling ditakuti Belanda pada zaman kolonial dulu bukan senjata api, melainkan suatu jalan pikiran seperti “Als ik eens Nederlander was” (Dhakidae, 2003). Terjemahan bebasnya, seandainya saya orang Belanda. Dalam banyak literatur, kebangkitan nasional sebagai cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia diawali oleh lahirnya organisasi bernama Boedi Oetomo. Para tokoh bangsa di awal sejarah pergerakaan kemerdekaan tidak lebih dulu melakukan konfrontasi fisik dalam menghadapi Belanda, melainkan dengan menyebarkan pendidikan, sehingga dari proses tersebut lahir ide untuk menjadi merdeka, menjadi tuan, tidak lagi menjadi budak jajahan.

Soewardi Soerjaningrat, yang di kemudian hari dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, mendirikan sekolah Taman Siswa, menyebarkan pendidikan dan cita-cita untuk menjadi sebuah masyarakat yang berdaulat. Menurut Dhakidae itulah yang paling ditakuti Belanda, yakni bayang-bayang tentang lahirnya bangsa, dan bayang-bayang adanya cendekiawan yang “membentuk dan memimpin” bangsa itu. Demikianlah yang dimaksud dengan “Seandainya saya orang Belanda.” Sekali seorang bisa mengandaikan dirinya untuk apa saja, termasuk seandainya Indonesia merdeka, maka kenyamanan seorang yang berkuasa akan terusik.

Berangkat dari pengalaman itu Orde Baru melakukan tindakan yang tidak jauh berbeda. Soeharto, yang berhasil menciptakan rezim neo-fasisme militer, getar-getir jika seandainya muncul “sepucuk surat atau kumpulan kertas yang membuka kedok bahwa kudeta tanggal 1 Oktober 1965 bukan oleh PKI melainkan suatu kudeta militer terhadap para jenderal senior dalam Angkatan Darat.” Kemungkinan, atas dasar pertimbangan ketakutan itu—kalau tidak mau disebut sebagai proganda terselubung—Dirjen Dikti mengeluarkan keputusan Nomor 26 Tahun 2002 “bahwa untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh dari benturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik membuka Sekretariat dan Perwakilannya—melakukan aktivitas politik praktis—di kampus.”

Demi menutup rapat ruang gerak organ ekstra di dalam kampus, secara gamblang organ ekstra dianggap tidak jauh berbeda dengan partai politik yang memang gemar membuat gaduh demi memperjuangkan kepentingan primordial dan memperebutkan kekuasaan. Terdapat kekeliruan berpikir yang disengaja dengan menciptakan redaksi yang seolah-olah menjadikan organ ekstra sebagai biang kerok ketidakkondusifan suasana akademis. Sebab, selain proses pengkayaan pengetahuan, pengertian daripada suasana yang kondusif adalah ketika kampus memiliki ruang yang luas tanpa halangan untuk melahirkan sebuah sistem yang membuat mahasiswa hanya mampu berpikir tentang nilai sempurna, tenggelam dalam kerja-kerja tugas yang menumpuk, patuh dan tunduk, tumpul dan lenyap kepekaan dan kegelisahannya pada lingkungan sekitar. Sistem itu diciptakan secara sadar dan sengaja agar tidak lahir benih-benih apa yang terkandung dalam istilah “Als ik eens Nederlander was”, munculnya sepucuk surat, kumpulan kertas, atau kesadaran-pemikiran kritis yang mampu menelanjangi kebobrokan suatu sistem.

Alhasil, ketika ruang yang satu ditutup rapat, pada saat yang bersamaan, ruang yang lain terbuka dengan lebar. Ruang-ruang realitas sosial, seperti musala, masjid dan kelas, secara masif dikuasai gerakan-gerakan fundamentalis-radikalisme. Menggunakan topeng agama sekelompok orang berusaha mengganti dasar negara, bahkan dengan bertindak layaknya preman. Salah seorang narasumber Wilson, seorang preman yang baru saja bergabung dengan Front Pembela Islam, berkata, “Sekarang zaman reformasi, nasionalisme dan bela bangsa dan segala tetek bengek seperti itu tak laku. Sekarang ini kesempatan tersedia di sekeliling kelompok yang membela jihad dan memerangi maksiat” (Heryanto, 2018).

Karenanya, upaya organ ekstra, terutama PMII, yang tetap berkomitmen melakukan usaha membentengi negara ini dari berbagai bentuk goncangan yang akan meruntuhkan arsitektur bangunan berbangsa harus mendapat apresiasi. Itu bukan semata usaha memperkuat dan menancapkan kembali eksistensi keorganisasian, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sekelompok generasi muda terhadap agama, negara dan bangsa di tengah gempuran kepentingan-kepentingan politik berkedok ayat-ayat Tuhan.

Akhirul kalam. Rawatlah! Mengakarlah! Karena hidup tak cukup hanya dengan sekadar bernapas.

Komentar

News Feed