oleh

Momentum Come Back Para Koruptor

Pada Pemilukada Kota Malang tahun 2018, saya sedikit kaget menyaksikan calon incumbent—yang dinyatakan KPK telah tersangkut kasus korupsi—masih bertengger sebagai peserta Pemilukada. Pasangan calon tersebut juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye—yang tentu  hanya dilakukan oleh tim suksesnya.

Bagi saya, ini sangat lucu dan tidak etis sekali ketika orang yang sudah dinyatakan terlibat dalam  kasus korupsi masih dibiarkan berkeliaran mengikuti percaturan politik. Ini seperti sengaja menutup mata atas kejahatan publik yang dilakukan elit politik. Bahkan orang-orang terdekatnya—partai politik dan tim sukses pemenangan—sengaja memberikan panggung. Anda sehat?

Waktu itu, barangkali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2018, tentang pengajuan bakal calon yang berbunyi “tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” masih dalam proses pengajuan ke Mahkamah Agung. Ini membuat partai politik berpikir sah-sah saja mengusung atau mempertahakan calon yang tersangkut kasus narapidana korupsi.

Di mata saya, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi lebih kejam dari seorang perempuan yang menjajakan diri pada lelaki-lelaki hidung belang. Ia seharusnya lebih menjijikkan daripada perempuan-perempuan penjaja malam. Perempuan-perempuan tersebut melakukan tindakan itu karena tersudut dalam kondisi ekonomi, meski ada juga sebagian perempuan yang melakukannya demi mengejar hasrat seksual. Tetapi saya yakin, perempuan-perempuan itu melakukannya demi alasan-alasan yang masuk akal, meski kalau dipandang lebih komprehensif, itu tetap bukan tindakan yang bisa dibenarkan.

Tetapi tindak pidana korupsi, tak ada alasan yang dapat membenarkannya. Para elit politik bukan orang-orang miskin yang hidup di tepi jalan. Bahkan mereka memiliki rumah megah-mentereng dengan berbagai macam jenis kendaraan di dalamnya. Kalaupun ada pejabat publik yang jujur dan hidup sederhana, jumlahnya pun tidak begitu banyak. Bahkan sepertinya sangat minim.

Maka, ketika Mahkamah Agung membatalkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang bakal calon yang  pernah melakukan tindak pidana korupsi, itu seolah menjadi jalan lengang bagi aktor-aktor politik—terutama bagi yang pernah melakukan tindakan kotor itu—untuk kembali ke arena politik. Kemungkinan kesempatan melakukan tindakan korupsi yang lebih besar sangat terbuka. Toh orang-orang tersebut sudah belajar dari masa lalu: melalui ruang-ruang gelap mana saja mereka dapat mengeruk sebanyak-banyaknya uang rakyat tanpa diketahui KPK.

Ini seolah dapat menjadi momentum come back yang sempurna bagi para koruptor. Terlebih lagi, ada kebimbangan—bahkan terkesan enggan—dari beberapa partai politik untuk menarik calon-calon anggota legislatif yang sudah mereka usung dan ternyata tersangkut kasus korupsi. Kebimbangan-kebimbangan demikian dilatarbelakangi oleh faktor sistem demokrasi dan politik elektoral si calon. Setidaknya, dua alasan itu—menurut Nusron Wahid, politikus Golkar—yang menjadi kebimbangan Partai Golkar untuk menarik lima anggotanya di daerah yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif tapi tersangkut tindak pidana korupsi.

Dipahami bersama, demokrasi membuka kran selebar-lebarnya bagi warga negara untuk berekspresi, termasuk kehendak diri menjadi anggota legislatif. Selain daripada itu, kuatnya politik elektoral seorang calon sangat tidak memungkinkan untuk ditarik dari arena politik daerah—meski politik elektoral ini hanya kuat di wilayah konstituen. Pada kasus ini, pandangan saya menyatakan, para aktor politik yang sudah tersangkut kasus korupsi seolah tidak punya budaya malu. Mereka mengesampingkan integritas dan lebih mementingkan faktor politik elektoral, yang sebenarnya hanya demi kepentingan kelompok pribadi saja.

Seorang aktor politik yang sudah tersangkut kasus korupsi, kecuali di mata konstituen, secara otomatis integritasnya menjadi berkurang dan bahkan buruk. Ketika dikatakan  kebimbangan partai politik tidak menarik calon tersebut disebabkan masih kuatnya politik elektoral, yang seluruhnya bersumber dari konstituen, maka sebenarnya kebimbangan tersebut hanya demi keuntungan kelompok tertentu. Nusron Wahid menyatakannya dengan, “Dia sudah mempertanggungjawabkan integritasnya ketika di penjara.” Artinya, integritas orang yang bersangkutan biarlah menjadi masalah integritas, dan itu sudah selesai ketika si calon diganjar dengan hukuman penjara. Seolah dengan hukuman penjara, kesalahan seseorang sudah terhapuskan. Apakah mungkin? Mungkin saja. Tetapi, ada kata-kata begini. Seorang laki-laki yang ketahuan selingkuh sekali, maka ia akan terus melakukannya lagi, lagi, dan lagi. Selingkuh telah menjadi candu. Dan korupsi, juga demikian.

Satu sisi, diberikannya kesempatan bagi seorang mantan narapidana korupsi kembali menjadi calon anggota legislatif, asumsi Nusron Wahid, akan membuat orang tersebut—seandainya kembali berhasil duduk di kursi birokrasi—dapat mengingatkan teman-temannya yang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Memang ada orang-orang yang pernah  melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, bertaubat, lalu memutuskan diri menjadi orang baik-baik: menjadi ustad, kiai, penceramah, dan sebagainya. Tentu ini setelah melalui proses panjang, entah di dalam penjara, mengasingkan diri di lembah-lembah, atau mendekam dan mendengarkan kalimat-kalimat religi di pondok pesantren. Hijrah. Demikian istilah yang lagi trend belakangan ini.

Tetapi ada ketakutan-ketakutan tertentu di kalangan masyarakat jika seorang mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif. Sebagaimana alasan yang sudah diuraikan sebelumnya, boleh jadi yang bersangkutan akan melakukan kejahatan yang lebih keji dan besar, karena sudah merasa tahu, di ruang-ruang gelap mana saja ia dapat mengibuli rakyat.

Pada akhirnya, partai politik tidak mau bertanggungjawab atas kekacauan-kekacauan yang sudah diciptakannya melalui beberapa anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi. Partai Demokrat, misalnya, melalui Ferdinand Hutahaean, dalam sebuah talk show di Mata Najwa, memilih untuk melemparkan bola panas yang diciptakannya kepada KPU dengan dalih mencari jalan tengah. Padahal motif yang sebenarnya, partai politik tidak mau berperkara dengan kadernya jika kader tersebut ditarik. Dalam hal ini partai politik akan mengalami kerugian sangat besar, apalagi jika mengingat akan ada pesta demokrasi di tahun 2019.

Pada titik ini, saya menganggap para aktor politik sebenarnya sangat malas bekerja. Mereka melimpahkan masalah tanpa solusi itu kepada KPU dan bahkan sepenuhnya melempar keputusan kepada masyarakat. Masyarakat diberi beban untuk memutuskan apakah mereka akan memilih calon yang pernah terjerat kasus korupsi atau tidak.

Ini memang bukan masalah serius, karena sudah seharusnya masyarakat cerdas dalam memilih calon wakil rakyat mereka. Hanya saja, partai politik yang seolah ingin cuci tangan dari masalah yang diciptakan melalui beberapa kadernya dan enggan mencari jalan keluar karena khawatir partai mengalami kerugian, adalah sikap yang kurang bijaksana, tidak kesatria, dan pecundang. Pemimpin-pemimpin yang akan membawa negara ini kepada kesejahteraan dan kemajuan tidak akan lahir dari partai politik semacam ini.

Itulah sebabnya, harus ada formulasi bagi partai politik dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dapat menjawab tantangan bangsa. Hingga kini, belum ada lembaga politik yang secara formal dapat melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang jujur dan kapabel. Sebab pada dasarnya, orang-orang hanya menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Maka tak cukup mengagetkan jika yang lahir kemudian adalah pejabat-pejabat korup.

 

Latif Fianto, penulis yang bercita-cita nikah muda tapi tidak tercapai. Menulis fiksi dan nonfiksi. Novel pertamanya, Batas Sepasang Kekasih (Basabasi, 2018).

Komentar

News Feed