oleh

Mungkinkah Kartu Prakerja Solusi bagi Meningkatnya Angka Pengangguran?

Ilustrasi Kartu Prakerja 2020 (Tirto.id)

Entah sampai kapan pandemi Covid-19 atau Virus Corona ini berakhir. Bermula sejak awal Maret 2020 virus corona menyebar ke Indonesia, kini berhasil memporak-porandakan segala sektor bangsa. Tak hanya berimbas pada sektor kesehatan masyarakat yang berujung pada taruhan nyawa, hadirnya covid-19 juga membawa malapetaka ekonomi masyarakat. Tak pandang bulu, pandemi Covid-19 membabat seluruh lapisan masyarakat bawah maupun  menengah.

Para pekerja di sektor formal dan informal kini diterpa badai tak berkesudahan. Para pekerja dianjurkan bekerja dari rumah, bahkan tidak jarang mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 16 april 2020, pekerja di sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi covid-19 sebanyak 1.500.156 orang dari 83.546 perusahan. Sementara, pekerja di sektor informal  ada 443.760 orang dari 30.794 perusahan.

Permasalahan yang bersumbu dari pandemi Covid-19, membuat para pekerja menyerah dalam keterpurukan. Akhirnya gelombang pengangguran semakin meningkat tak terbendung. Sebagaimana Centre Of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran bisa meningkat hingga 9,35 juta orang.

Kondisi demikian, butuh uluran tangan dari pemangku kepentingan (Stakeholder) terutama pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang kian meningkat di tengah ganasnya pandemi Covid-19.

Upaya Pemerintah

Baru-baru ini pemerintah dengan heroik menyodorkan program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompotensi. Pemegang kartu prakerja akan mendapatkan Rp 3.550.000 secara bertahap selama empat bulan. Dengan rincian; Rp 1.000.000 biaya pelatihan, insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000, dan insentif survey kebekerjaan sebanyak Rp 150.000.

Peluncuran program Kartu Pra Kerja di tengah pandemi Covid-19 adalah langkah konkriet pemerintah yang perlu diapresiasi. Tetapi, secara teknis pelaksaan harus terintegrasi dan tersistematis dengan baik. Sebab, sejak awal program ini diwacanakan sudah menuai kritikan dari berbagai kalangan terkait teknis pelaksanaannya.

Di samping itu, kuota penerimaan Kartu Prakerja yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang ter-PHK akibat eskalasi Covid-19. Maka langkah praksis pemerintah untuk menetralisir nasib parah pekerja yang ter-PHK adalah memberikan biaya tunai langsung, tanpa harus melalui embel-embel pelatihan ataupun prosedur lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed