oleh

Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Tantangannya

Di era kontemporer saat ini, aspek pembangunan sumber daya manusia menjadi wacana hangat yang selalu digaungkan oleh negara-negara yang baru berkembang. Jelasnya, pembangunan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digarap oleh negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan kecenderungan paradigma pembangunan di negara berkembang yang lebih berkiblat pada sektor ekonomi dan politik sebagai titik sentral pembangunan nasional. Artinya, dalam konstruk pembangunan nasional, sumber daya manusia masih menduduki posisi periferal setelah ekonomi dan politik. Secara umum, pembangunan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya untuk membentuk modal manusia (humam capital) yang terintegrasi.

Indonesia sendiri dalam aspek pembangunan sumber daya manusia memiliki akar sejarah yang panjang. Bermula pada perjuangan para pahlawan bangsa yang saat itu ingin membebaskan diri dari kekangan kolonial dan imperialis bangsa asing. Apa yang diperjuangkan oleh Kartini, Ki Hajar Dewantara, KH. Hasyim Asy’Ari, Bung Karno, Bung Hatta dan para pejuang lainnya, pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang terintegratif dan berkualitas sebagai modal utama yang diasah guna membendung invasi kekuasaan asing di tanah Nusantara.

Namun, jika kita bandingkan tantangan bangsa Indonesia di masa penjajahan kolonialisme dan imperialisme saat itu dengan masa sekarang ini, tentu sangatlah berbeda jauh. Di masa sekarang (pasca kemerdekaan), kita mampu menikmati buah kemerdekaan yang diperoleh melalui usaha dan perjuangan yang panjang oleh para pejuang kemerdekaan dari belenggu kolonialisme dan imperialisme asing. Akan tetapi, bukan berarti bangsa kita saat ini tidak dijajah lagi oleh pihak asing. Jajahan baru bangsa Indonesia saat ini bersumber dari ideologi-ideologi barat dengan misi terselubung yang dikemas dalam kebijakan internasional, salah satunya adalah cengkraman ideologi neoliberalisme di Indonesia.

Secara teoritis, Alexsander Rustow sang penggagas paham “neoliberalisme” mengatakan bahwa ada tiga ide dasar neoliberalisme yakni pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara sempurna, diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan pembentukan harga barang atau jasa melalui campur tangan negara.

Neoliberalisme merupakan produk ideologi barat yang saat ini sedang mengakar di tanah ibu pertiwi. Terbukti dengan beberapa agenda neoliberalisme di Indonesia. Untuk mengetahui Agenda neoliberalisme di Indonesia, bisa kita teropong dalam buku “Indonesia undercover economy” yang ditulis oleh Rizky dan Majdi.  Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa agenda neoliberalisme di Indonesia, di antaranya: privatisasi BUMN, penjualan korporasi domestik kepada pemodal internasional, perlindungan maksimal bagi hak milik pribadi (swasta), penerapan harga pasar bagi energi, mekanisme harga bagi pasar tenaga kerja meminimalkan perlindungan buruh dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut menandakan bahwa, kemandirian pemerintah Indonesia untuk mengelola bangsanya sendiri direduksi oleh paket kebijakan neoliberalisme yang dimotori oleh kapitalis-kapitalis global. Tidak hanya itu, corak neoliberalisme juga menghendaki setiap individu ataupun kelompok bersaing secara bebas dalam kontestasi secara global. Maka, yang diniscayakan dalam pertarungan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, ada juga beberapa kebijakan internasional yang merupakan konsensus negara-negara Asia Tenggara yang tentunya Indonesia juga terlibat dalam arena pertarungan global tersebut, misalnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masyarakat Ekonomi Asean merupakan sebuah kebijakan yang disepakati secara kolektif oleh negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan memberikan kebebasan ekspansi pasar, tenaga kerja dan lain sebagainya.

gamabaran kebijakan internasioanal di atas pada dasarnya akan bermuara pada kepentingan ekonomi global, sehingga mengharuskan setiap negara fokus terhadap kualitas sumber daya manusia dengan menjunjung prinsip “siapa yang kuat dia yang akan menang dan siapa yang lemah dia yang akan kalah”.

Yang jelas, dua kebijakan internasional yang bersumber dari ideologi barat tersebut menjadi tantangan baru bagi bangsa Indonesia saat ini, sehingga menuntut sumber daya manusia Indonesia untut survive. Maka, seyogyanya aspek pembangunan sumber daya manusia sudah seharusnya menjadi simpati khusus pemerintah dalam menjawab tantangan bangsa ke depannya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jokowi-Kalla periode sebelumnya lebih konsen terhadap sektor pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Di tahun 2019, setelah dilantik kembali sebagai Presiden, Jokowi berjanji lima tahun ke depannya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara khusus presiden Jokowi dengan SindoNews. Beliau menyampaikan, “Ke depan yang ingin kita angkat, yang kita tonjolkan dalam kompotisi antar negara adalah sumberdaya manusia kita, oleh sebab itu kalau 5 tahun yang lalu kita konsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur maka lima tahun kedepan kita akan fokus dan konsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia”.

Untuk mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul tentu membutuhkan strategi yang jitu. Mengingat, populasi penduduk Indonesia yang begitu pesat (267 juta jiwa), dan beragam sehingga untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan unggul agar mampu bersaing dikanca nasional maupun Internasional jelas tidaklah mudah.

 Akan tetapi hal tersebut bisa ditepis, jika upaya pemerintah Indonesia dalam membangun sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Karena bagaimanapun juga, kita harus mengakui bahwa pendidikan memiliki sumbangsih besar dalam memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas secara soft skill maupun hard skill.

Pendidikan

Sedikit mengorek kemajuan Negara Jepang yang saat ini dijuluki sebagai macan ekonomi Asia bahkan dunia, tentu tidak lepas dari sejarah kelam yang pernah dialaminya. Pada saat perang dunia kedua berlangsung, kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai  pusat pemerintahan dan industri Jepang kala itu diluluh lantahkan oleh bom Atom yang dijatuhkan Amerika. Akibat jatuhnya Bom atom tersebut, membuat aktivitas ekonomi, sosial, militer lumpuh total.

Akan tetapi, hebatnya Kaisar Hirohito pada saat peristiwa itu terjadi, dia menginisiasikan untuk menyelamatkan semua guru bukan tentara yang tersisa. Jepang menyadari tidak mungkin bersaing lagi dari segi militer namun jepang mengutamakan pendidikan untuk peningkatan  sumber daya manusia (SDM). Seiring perkembangannya, dampak program besar-besaran pendidikan ini menciptakan kualitas SDM yang mumpuni untuk pengelolaan ekonomi dan pertumbuhan industri secara besar-besaran. Alhasil, Jepang saat ini menjadi negara yang sangat kuat ekonominya dan makmur masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, pendidikan merupakan induk dari kemajuan bangsa Jepang.

Upaya untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia terutama sekali dicapai melalui pendidikan formal, mengacu pada amanat konstitusi pasal 31 UUD 1945 yang memberi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi pada prakteknya, masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan secara merata disebabkan beragam faktor diantarnya: kebijakan pendidikan yang menerapkan sistim zonasi, ketidakmampuan ekonomi, merosotnya minat literasi dan budaya korupsi yang sedang menjamur dilembaga pendidikan.

Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa kasus yang terjadi, misalnya Pasha Pratama bocah asal kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, yang tidak bisa melanjutkan studinya akibat sistim zonasi pendidikan yang diterapkan pemerintah. Dilain sisi Pasha tidak bisa melanjutkan studinya karena tersendat masalah ekonomi sebab ibu nya sudah meninggal tiga tahun lalu dan ayahnya mengalami gangguan kejiwaan sehingga Pasha tidak mampu membiayai pendidikannya secara mandiri.

Kasus lain di lembaga pendidikan adalah budaya korupsi, misalnya kasus korupsi dilembaga pendidikan yang dilakukan oleh bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 12 desember 2018 lalu, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dan alokasi khusus (DAK) pendidikan. Dua kasus tersebut dirilis langsung oleh kompas.com. Disamping itu, masyarakat Indonesia tergolong rendah dalam hal membaca dan menulis. Terbukti dari laporang World’s Most Literate Nations yang dikeluarkan Central Connecticut State University (CCSU) yang dalam riset tersebut menunjukan tingkat literasi Indonesia tergolong terendah ke 60 dari 61 negara.

Hal tersebut mengagambarkan bahwa pendidikan di Indonesia masih mengalami Instabilitas. Maka, secepatnya pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut dengan membuat kebijakan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan kebijakan yang tidak memberikan celah kepada orang untuk melakukan tindakan korupsi. Jika pemerintah tidak menginisiasi kebijakan pendidikan yang bijak maka disparitas pendidikan akan semakin panjang dan harapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul hanya menjadi mimpi belaka.

Penulis kelahiran Halmahera Selatan.  Sekarang aktif di kepengurusan PMII Cabang Kota Malang

Komentar

News Feed