oleh

Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi

-Nasional-242 views

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. (Dok. Kemendikbud)

INDOTRIBUN.ID – Beberapa hari belakangan dunia pendidikan ramai soal polemik penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Polemik ini baru mencuat padahal peneraman sistem zonasi sudah dilakukan sejak tahun 2016. Namun saat itu sistem ini baru diterapkan pada pelaksanaan Ujian Nasional. Anggota DPR RI Komisi X bidang Pendidikan, Esti Wijayati, mengungkapkan, penerapan sistem zonasi sudah sejak tiga tahun lalu, tapi memang diterapkan secara bertahap dan waktu pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Setelah itu, sejak tahun 2017 sistem zonasi mulai diterapkan dalam PPDB dan kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Sebelumnya, polemik penolakan terhadap penerapan sistem ini tidak terjadi atau memang tidak terlalu ramai karena belum banyak daerah yang menerapkan. Setelah banyak daerah menerapkan sistem ini dan mulai terasa dampaknya, muncullah polemik yang beberapa hari ini ramai diperbincangkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, sistem zonasi dapat menjadi solusi yang baik dalam melakukan reformasi secara menyeluruh dalam dunia pendidikan. Target dari penerapan sistem ini adalah terciptanya pemerataan akses layanan pendidikan dan juga pemerataan kualitas pendidikan.

Penerapan sistem zonasi diharapkan mampu mereformasi sistem pendidikan yang selama ini telah menciptakan kesenjangan yang luar biasa antar lembaga sekolah. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir ‘kastanisasi’ dan ‘favoritisme’ dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah,” jelas Muhadjir beberapa waktu yang lalu.

Diketahui secara umum bahwa sistem pendidikan Indonesia telah menciptakan “kasta”. Seleksi ketat terhadap calon peserta didik baru oleh lembaga sekolah adalah dimaksudkan untuk tidak sembarangan dalam menerima peserta didik. Peserta didik yang lolos adalah peserta didik yang sesuai dengan kualifikasi tertentu yang diterapkan oleh lembaga sekolah terkait, dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas kelembagaan. Inilah yang kemudian menjadi pemicu lahirnya sekolah berlabel “favorit” dan “unggulan”. Para orang tua berlomba-lomba memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang memiliki label demikian.

Dalam hal ini, untuk masuk di sekolah-sekolah favorit, para orang tua tidak mempermasalahkan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah yang dituju. Ini menyebabkan sekolah-sekolah di sekitar domisili calon peserta didik yang bersangkutan mulai kekurangan murid-murid potensial. Pelan-pelan sekolah-sekolah yang demikian mulai merosot dan tidak bisa berkembang.

Sekolah-sekolah favorit tersebut tetap menjadi sekolah favorit dan tidak mengagetkan menjadi sekolah berlabel demikian karena yang daftar dan masuk adalah siswa-siswa terbaik dari sekolah-sekolah sebelumnya. Demikian kata pengamat pendidikan, Rachmat Hidayat, dalam Forum Grup Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember di gedung FKIP, Senin (24/6/2019).

Dengan diberlakukannya sistem zonasi para calon peserta didik tidak bisa masuk di sekolah-sekolah yang memiliki jarak sangat jauh atau berada di luar jangkauan domisili mereka, meski sekolah yang dituju berlabel favorit. Inilah yang termaktub dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru yang digunakan tahun ajaran 2019/2020. Peraturan ini menyatakan bahwa penerimaan murid baru dilakukan lewat tiga jalur, yakni zonasi (jarak rumah dengan sekolah) dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan zonasi adalah bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan mengutamakan sekolah yang memiliki jarak terdekat dengan rumah atau tempat tinggal calon peserta didik dalam zonasi yang ditetapkan.

Sebuah Mimpi Muluk?

Rabu (26/6/2019) CNN menaikkan analisis dengan judul Mimpi Muluk Pendidikan Setara Lewat Sistem Zonasi. Apa yang dilakukan Mendikbud dalam menerapkan sistem pendidikan yang setara dan merata melalui sistem zonasi dalam PPDB dianggap sebagai mimpi yang kelewat tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengatakan bahwa apa yang Mendikbud lakukan bukan usaha yang mudah.

Terbukti, penerapan sistem ini memunculkan banyak protes dari berbagai kalangan. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuraza Azzahra, menyampaikan, upaya penghapusan label sekolah favorit atau unggulan sebagaimana yang dimaksud Mendikbud malah akan mengurangi semangat kompetisi antar sekolah. Hal ini dinilai akan semakin menurunkan kualitas pendidikan. 

Munculnya label sekolah “favorit atau unggulan” memang telah menciptakan kualitas pendidikan tidak merata. Banyak sekolah masih terseok-seok dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan output siswanya, sedang beberapa sekolah lain berada di kelas yang lebih tinggi, menciptakan kelas-kelas sosial yang bergengsi bagi siswanya.

Diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB dinilai bukan satu-satunya jalan darurat yang harus ditempuh. Untuk membuktikan martabat diri tidak dengan membangun label negatif tentang orang lain tetapi dengan jalan membuktikan diri sendiri. Ungkapan inilah yang seharusnya digunakan untuk menghapus favoritisme dan kastanisasi dalam lembaga pendidikan demi terciptanya kualitas pendidikan yang benar-benar merata.

Nadia—sapaan Nadia Fairuraza Azzahra—mengungkapkan,yang harusnya dilakukan adalah melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap sekolah-sekolah yang dianggap ‘kurang favorit’. “Apabila sekolah negeri di-encourage untuk selalu meningkatkan kualitas,” katanya, “maka kualitas pendidikan Indonesia dapat meningkat pula dalam jangka panjang.”        

Penulis: Latif Fianto

Komentar

News Feed