oleh

Pengamat Migas: Kenaikan BBM Non-Subsidi, Pemerintah Terapkan Prinsip Efisiensi Berkeadilan

Webinar Bincang Energi 2022. Foto: Dok/pri.

Indotribun.id, Yogyakarta– Skema pemulihan ekonomi melalui sejumlah agenda strategis kini mulai berangsur membaik. Meski begitu, saat ekonomi global mulai menguat, dunia dikejutkan oleh melambungnya harga migas akibat konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung hingga sekarang.

Melonjaknya harga migas dunia berdampak langsung terhadap Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Samorano, dalam sambutannya membuka webinar bertajuk Bincang Energi 2022 di Yogyakarta pada Senin, (11/4) siang.

Webinar melalui platform zoom dihadiri ratusan peserta dari beragam latar belakang. Hadir sebagai pembiacara pada kegiatan itu antara lain praktisi migas, Elan Biantoro, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Yapit Sapta Putra, dan pengamat dari Center for Energy Policy, M. Khalid Syeirazi.

Webinar berlangsung meriah diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang. Menurut Muchlas, neraca perdagangan Indonesia terutama di sektor migas mengalami pembengkakan. Sebagai negara net importir, melambungnya harga migas dunia juga berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, sehingga hari ini pemerintah melakukan skenario penyesuaian harga.

Webinar Bincang Energi 2022

Muchlas menambahkan, pemerintah melalui PT. Pertamina mesti komitmen menjaga ketersediaan dan penyaluran BBM hingga ke pelosok negeri. Penyesuaian harga BBM, kata dia, adalah keputusan yang rasional dengan beberapa pertimbangan, seperti krisis geopolitik dan beban keuangan negara.

“Penyesuaian harga BBM secara selektif itu memang hanya berlaku untuk BBM Non-Subsidi yang dikonsumsi hanya 17% masyarakat Indonesia. Sementara harga BBM Subsidi yang dikonsumsi bahkan 83% masyarakat Indonesia ditetapkan stabil. Bahkan kenaikan harga ini masih di bawah nilai keekonomian,” lanjut dia.

Pengamat energi dari Center for Energy Policy, M. Khalid Syeirozi menjelaskan, demi menjaga truth masyarakat, PT Pertamina juga telah memberikan subsidi terhadap harga BBM di luar subsidi pemerintah. Secara aturan mekanisme ketatanegaraan, hal tersebut dianggap kurang tepat.

“Tentu bicara soal rasionalisasi harga, apa yang dilakukan Pertamina sebenarnya tidak melulu soal market principle, tetapi juga social principle. Pertamina berani mengambil keputusan untuk merugi, atau setidaknya tidak untung, dalam keputusan menaikkan harga BBM Non-Subisidi yang kita tahu itu di bawah nilai keekonomian,” terang Khalid.

M. Kholis Syeirazi, salah satu narasumber

Bagi Khalid, pemerintah melalui sejumlah lembaga negara terkait telah menerapkan prinsip efisiensi berkeadilan. Tentu, negara tidak sekadar memikirkan soal untung-rugi, tetapi juga kesejahteraan, keterjangkauan, dan keadilan untuk masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengapresiasi kegiatan ilmiah FPM tentang migas. Menurutnya, FPM dan simpul organ lainnya harus mnejadi corong masyarakat untuk menjelaskan dan sosialisasi pengelolaan migas dalam negeri, dari hulu hingga hilir. Lanjut Yapit, BPH Migas sejak awal dibentuk dalam rangka menjamin distribusi dan ketersediaan migas Dalam Negeri.

Sementara itu, dijelaskan Elan Biantoro, dengan tidak menaikkan harga BBM Subsidi di tengah gejolak harga minyak dunia yang tinggi, PT. Pertamina sudah suffering. PT Pertamina, bagi Elan, sudah membela rakyat, karena kenaikan BBM Non-Subsidi bahkan di bawah harga keekonomian sebenarnya masuk kategori non issue.

(Ald/wkd)

Komentar