oleh

Politik Identitas dan Instabilitas Demokrasi

Ilustrasi (Foto: Kompas)

Memasuki arena baru ditahun 2020, merupakan lampu hijau bagi para kotestan daerah untuk bertarung dalam perhelatan politik elektoral yang sesegera mungkin akan digulirkan kembali. Sebagaimana disinyalir oleh Ketua KPU dalam rapat diruangan Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Tahun lalu (8/7/2019) bahwa “KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota,”.

Tentunya,momentum tersebut menghendaki para kompotitor-kompotitor Daerah agarmembekali modal sosial dan finansial sebagai investasi kepentingan politiknya.  Tak hanya itu, secara prosedural demokrasi, menjadi keharusan bagi figur yang dianggap legal untuk bertarung jika telah memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan penyelenggara.

Mengejutnya, para peserta kontestasi itu pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tempat lahir, agama, suku bahkan ideologi. Hal inilah yang membuat daya pikat tersendiri bagi para konstituen (pemilih) dalam melihat dan menentukan keberpihakan pada sesosok calon pemimpin daerah. Namun, bukan hanya figur, para pemilih juga memiliki tipologi yang berbeda-beda. Jika diuraikan berdasarkan kaca mata politik, ada pemilih rasional yang memberikan hak suara karena melihat para calon berdasarkan kapabilitas dan gagasan konstruktifnya, pemilih material yang melihat figur berdasarkan sumbangsih uang dan barang yang dikasihkannya dan pemilih emosional yang melihat calon berdasarkan kedekatan perkawanan, kedaerahan, bahkan kesamaan agama.

Uniknya, setiap momentum kontestasi politik Daerah yang digelar, para kompotitur akan mencanangkan berbagai macam strategi konsolidasi untuk menarik mata para pemilih. Secara pragmatisnya para kompotitor akan menggunakan kendaraan taktis yang ditumpangi guna meraup masa yang sebanyak-banyaknya. Salah satu mitra strategi dan taktik (STRATAK) yang digaungkan adalah kekuatan primordialisme.Semangat primordialisme yang di gembar-gemborkan, tentunya tertuju pada pemilih yang memiliki tipologi emosional.

Yang harus dipahami, sebenarnya primordialisme merupakan penjelmaan identitas diri seseorang yang lahir karena faktor genetik maupun faktor sosial. Namun, identitas tersebut tidak hanya teraktualisasi dalam matras sosiologis, maupun biologis. Tetapi Dalam aspek politikpun menjadi domain dari identitas.

Politik identitas

Bangsa Indonesia tercatat sebagai bangsa yang majemuksecara etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Hal ini dibuktikan berdasarkan data sensus BPS, terdapat 1211 bahasa, yang mana 1158 di antaranya adalah Bahasa daerah. Bersamaan dengan itu, teridentifikasi 1340 suku di Indonesia.Sementara dari aspek agama, pada era Orde Baru, Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi digulirkan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.

Data diatas menunjukan identitas diri bangsa indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan plural yang dibungkus dalam ikatan kebhinekaan. Sayangnya, dalam perihal politik, identitas yang berbeda-beda itu terkadang dijadikan sebagai instrumen politisasi. Pendeknya, pluralistis identitas kebangsaan itu sangat rentan terciptanya politik identitas.

Jika kita mengorek sejarah pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia kala itu, memang tidak lepas dari semangat primordialisme. Akan tetapi, primordialisme itu hanya dijadikan sebagai medium perjuang melawan para penjajah yang ada didaerahnya masing-masing. Tetapi, pasca kemerdekaan primordialisme itu berhasil dijinakkan berkat kesadaran akan berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu yang dibingkai oleh spirit nasionalisme.

Berbeda dengan era orde orde lama, lahirnya orde baru dengan watak yang otoritarianisme, cenderung mereduksi  ruang gerak demokrasi, sehingga gaungan politik identitas seolah tidak memiliki akselerasi sama sekali. Seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan diseragamkan dan dikontrol secara terpusat. Hal itu ditandai dengan kebijakan orde baru yang menghendaki asas tunggal pancasila sebagai kiblat organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi mahasiswa, secara menyeluruh.

Bersebrangan dengan dua orde sebelumnya, memasuki era reformasi saat ini, keran demokrasi semakin terbuka lebar. Lahirnya beragam partai politik, kebebasan untuk memberikan hak suara dan partisipasi publik, serta desentralisasi politik dan lain sebagainya. Keleluasaan demokrasi itu seharusnya menjadi angin segar bagi dunia perpolitikan bangsa Indonesia yang sehat dan dinamis. Namun realitas berkata lain, kebebasan demokrasi kini justru menjadi celah bagi politik identitas untuk melakukan atraksi.

Lantas, apa yang dimaksud dengan politik identitas ? Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politisiyang  mengedepankan kepentingan-kepentingan anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Jika kita teropong dalam kaca mata hukum, sebenarnya politik identitas tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab konstitusi  melindungi dan menjamin hak kebebasan setiap warga negara. Namun, dalam politik praktis (demokrasi elektoral) bila yang digaungkan adalah kekuatan politik identitas.Maka tidak menutut kemungkinan konflik horizontal akan berkecamuk kembali. Praktek Politik identitas menuai gejala permusuhan dan perselisihan yang berbasiskan pada identitas diri.  Sejalan dengan itu, wajah politik identitas digambarkan oleh Agnes Heller bahwa dalam hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan konflik yang tidak berkesudahan.Pada prakteknya,  corak Politik identitas di Indonesia saat ini lebih mengedepankan aspek etnis dan keaagamaan.

Sedikit merefleksikan memori ingatan kita, terkait pemilihan kepala daerah (PILKADA) DKI Jakarta 2017. Antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pasangan petahana melawan pasangan dari partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Momentum demokrasi itu menyematkan politik identitas. Sebab, dalam pertarungan itu wilayah etnisitas dan agama menjadi irama konsolidasi politik. Seakan yang nampak adalah pertarungan etnis Tionghoa versus pribumi, Kafir versus orang beriman dan lain sebagainya. Akhirnya, labeling tersebut membuat keretakkan publik ditengah panasnya tensi politik. Alhasil, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampil sebagai pemenangnya.

Begitupun dalam pertarungan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pasangan Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi. Pasangan Jokowi-Ma’ruf tampil sebagai pemenangnya. Alih-alih,  Dalam pertarungan itu tiap-tiap kubu merepresentasikan kelompok tertentu sebagai kekuatan politiknya. Berbagai labeling dialamatkan pada pendukung paslon masing-masing. Pendukung Jokowi-Ma’ruf dianggap sebagai kelompok garis moderat, sedangkan pendukung Prabowo-Sandi dianggap sebagai kelompok garis keras. Hal ini kemudian  menuai terpaan konflik horizontal yang menggelinding. Meskipun, upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh elit-elit politik, akan tetapi cercaan antar kubu pendukung masih menggema sampai sekarang ini.

Dua peristiwa diatas menyiratkan pergulatan politik yang bersumbuh pada identitas diri figur. Harapannya, rangkaian pesta demokrasi yang akan digulirkan kembali di tahun 2020.Demi menjaga kesehatan demokrasi, antar figur maupun pendukung, berbenah dan melepaskan semua sekat-sekat kedaerahan, kesukuan bahkan keagamaan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan, persamaan, dan kemerdekaan.Disamping itu, para kompotitor daerah dan penyelenggara harus mewujudkan demokrasi yang substantif. Sebab demokrasi yang substantif mengutamakan kesetaraan dan keadilan dan melindungi hak asasi manusia

Penulis merupakan mantan BEM Malang Raya dan sekarang menempuh pendidikan magister Universitas Islam Malang

Komentar

News Feed