oleh

Propaganda Politik Menjelang Pemilu 2019

Kontestasi politik menjelang Pemilu 2019 sangat menarik untuk diikuti. Kedua kubu, baik Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno, saling melancarkan propaganda-propaganda politik di berbagai lini media massa, konvensional maupun media online, untuk menggiring opini publik. Ini tidak mengherankan mengingat media massa memiliki kemampuan dalam menggiring opini publik dan ideologi dominan.

Bahwa dalam mengkonstruksi sebuah kejadian media dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kaum borjuis (pemilik modal) yang ada di balik lembaga media—dalam istilah yang lebih pelik adalah political economy of communication media institutions—adalah fakta yang tidak bisa ditampik. Sudah terjadi konglomerasi media besar-besaran sehingga media tidak lagi menjadi salah satu pilar demokrasi karena fungsinya yang semakin banyak dikebiri. Media menjadi alat propaganda politik yang sangat masif, yang semakin ke sini tidak semakin mendewasakan konsumennya. Terlebih lagi beberapa minggu menjelang pesta demokrasi. Berbagai bentuk propaganda politik berseliweran tanpa bisa difilter dengan baik.

13 Maret 2019 Jawapos.com menurunkan berita dengan judul “Keluarga Korban 98: Saya Minta Kalian Pilih Jokowi, Jangan Monster Itu.” Beberapa hari setelahnya, 19 Maret, Detik.com meluncurkan sebuah berita dalam bingkai judul “Sandiaga: Kami akan Membesarkan dan Merangkul NU.” Dua berita tersebut tidak diturunkan pada hari dan tanggal yang sama, namun jelas, keduanya mengandung pesan-pesan politik yang sangat sangat seksi untuk dikaji.

Dalam beritanya, Jawapos.com menulis keluarga korban 98 secara blak-blakan enggan memberi dukungan ke capres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Ketua Dewan Penasihat Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Mogiyanto, menyampaikan dalam konferensi persnya di Jakarta, “Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 ini menyatakan semuanya menolak capres penculik, capres pelanggar HAM, Prabowo. Itu ekspresi konkret dari mereka semua.” Damaris Hutabarat, ibu Paian Siahaan, salah satu koban penghilangan paksa mengatakan, “Saya berharap kepada adik-adik, saya minta supaya adik-adik pilih Jokowi, jangan siapa-siapa. Jangan monster itu yang dipilih.” Sikap itu dipilih karena Jokowi tidak memiliki beban masa lalu sebagaimana yang dipikul Prabowo.

Sangat menarik untuk menilik lebih jauh makna yang terkandung dalam judul berita yang dipilih Jawapos.com, terutama pada kalimat “Jangan Monster itu”. Sebagaimana yang diuraikan di tubuh berita, Jokowi dianggap bersih dari beban masa lalu, tidak melakukan, salah satunya, pelanggaran HAM, yang diduga telah dilakukan Prabowo Subianto, yang meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, tetap tidak mau mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

“Monster” merupakan segala sesuatu—manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan—yang memiliki bentuk dan rupa sangat menyimpang, luar biasa besar (raksasa), dan karena itu merupakan makhluk yang sangat menakutkan. Keluarga korban paksa penghilangan orang (aktivis) yang terjadi pada 1998 sangat memahami dan itu melekat dalam pikiran mereka bahwa yang melakukannya adalah manusia yang tidak memiliki perikemanusiaan, dan oleh sebab itu lebih mirip kalau disebut sebagai monster menakutkan yang tidak sama sekali memiliki nilai-nilai humanisme. Tentang ini Leila S. Chudori menulis dalam novelnya, Laut Bercerita, bagaimana para aktivis itu diculik dan disiksa, hingga dipaksa hilang dari tengah-tengah keluarga mereka, yang hingga kini tetap berdoa dan berharap ada kejelasan nasib para aktivis malang tersebut.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah kenapa istilah “Monster” melekat pada Prabowo Subianto. Pria yang sudah tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden tersebut—kalau tahun ini kalah berarti dia akan mencetak hattrick, sebuah prestasi yang jarang orang lain dapatkan, tetapi karena tekad bulat untuk memimpin bangsa dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat, maka tetap dilakukan meski pahit—pernah menjabat Pangkostrad dan Danjen Kopassus. Menjelang terbukanya keran reformasi nama Prabowo disebut-sebut terlibat dalam penculikan aktivis, yang juga diperkuat oleh arisp dokumen AS. Walau demikian, hal tersebut dianggap sebagai isu yang selalu muncul setiap menjelang Pemilu.

Hal berikutnya yang menarik untuk dibedah adalah judul berita yang dipilih Detik.com, di mana Sandiaga menyebut-nyebut akan membesarkan dan merangkul NU. Dalam pernyataanya Sandiaga menyebutkan, “Sahabat-sahabat dari NU adalah mintra pembangunan Indonesia ke depan. Kami akan membesarkan dan merangkul NU.”

Sepintas lalu ada keinginan luhur yang besar di dada Sandiaga untuk mengikutsertakan NU dalam proses pembangunan Indonesia. Gagasan tersebut perlu mendapat apresiasi. Pembangunan yang baik memang harus dilakukan secara bersama-sama, karena ditujukan bagi kepentingan dan kemanfaatan bersama (publik). Progresivitas tidak bisa dibangun di atas sistem yang timpang dan di tengah masyarakat yang memendam rasa saling curiga. Kecurigaan dapat muncul lantaran beberapa kelompok masyarakat tidak diikutkan atau dirangkul dalam proses perencanaan pembangunan. Itu dianggap sebagai instabilitas (ketidakadilan), dan merupakan faktor dominan yang dapat mendorong terjadinya radikalisme sebagaimana yang dilakukan kelompok-kelompok fundamental.

NU sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki basis pengikut sangat kuat dan besar, dipandang perlu untuk dijadikan salah satu mitra dalam proses pembangunan negara dan bangsa Indonesia.

Pertama, NU dianggap memiliki kesenjangan yang cukup lebar dengan pemerintah sehingga perlu keluar kata semacam “dirangkul.” Namun, bila ditilik lebih dalam, pernyataan Sandiaga seakan-akan menafikan perjuangan masyarakat NU yang dari tahun ke tahun sudah melibatkan diri dalam proses pembangunan Indonesia dengan atau tanpa pernyataan “dirangkul.” Di masa revolusi dan perjuangan-perjuangan berikutnya NU selalu ikut andil. Di desa-desa dan kota-kota NU melakukan kerja-kerja signifikan untuk tetap memberikan kontribusi pada kemajuan Indonesia dengan tetap tidak melupakan nilai-nilai tradisional. NU menjadi salah satu organisasi yang tetap memegang teguh sikap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, juga nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat majemuk, yang boleh jadi, kalau tidak dipertahankan, akan meledak perang saudara seperti yang dialami negara-negara Timur Tengah.

Kedua, secara spesifik, pernyataan yang dijadikan judul berita oleh Detik.com seperti yang tersebut di atas lebih cenderung mangabarkan asumsi Sandiaga Uno bahwa baik ia maupun para pendukungnya tidak memiliki hubungan yang intim dengan orang-orang NU. Ini wajar apabila melihat peta dukungan parpol terhadap dua calon yang akan berlaga di Pemilu 2019. Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin didukung setidaknya oleh sembilan partai politik, yaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI. Sedangkan di belakang pasangan Prabowo-Sandi ada Partai Demokrat, PAN, PKS, PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Nyatanya, yang bertarung dalam kontestasi politik bukan hanya partai politik, tapi juga basis massa di mana partai politik itu berdiri. NU, yang memiliki basis massa paling banyak, diperebutkan oleh dua pasang calon, kendati PKB sendiri sudah berada di belakang pasangan calon urut nomor 01. Selain daripada itu, ada pertarungan ideologis antara masyarakat NU dengan kalangan Islam fundamental yang berada di belakang calon pasangan nomor urut 02, yang beberapa waktu belakangan terakomodir dalam aksi 212 tahun 2017 dan reuni 212 di tahun berikutnya.

Sebagaimana pendukung pasangan calon nomor urut satu, pasangan calon Prabowo-Sandiaga didukung oleh banyak kelompok masyarakat, salah satunya kelompok Islam fundamental, yang setelah induk organisasinya dibubarkan, kemungkinan berafiliasi dengan salah satu partai yang ada di belakang pasangan calon nomor urut 02—untuk mencapai visi mendirikan negara Islam dengan masyarakat homogen—sangat besar. Jika demikian yang terjadi, tentu ini menjadi pertarungan ideologi yang sangat menarik bagi NU, sekaligus timbul rasa khawatir akan timbulnya perang saudara, karena kelompok yang satu pelan-pelan merintis sistem negara agama—karena sudah masuk dalam struktur dan oleh sebab itu mudah dalam merubah sistem pemerintahan—sedangkan kelompok satu yang lain mempertahankan sistem negara demokrasi.

Ketiga, istilah “merangkul” lebih cenderung digunakan kepada sesuatu yang secara posisi dalam keadaan lemah, sedih, dan semacamnya. Memang dapat diartikan sebagai usaha memeluk, melingkarkan lengan pada pundak, dan itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang tengah berada dalam kondisi tidak bahagia atau tertekan.

Dengan demikian, NU diposisikan sebagai sebuah objek yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan dan pasangan nomor urut dua datang menyediakan dada yang lapang untuk merangkulnya. Sandiaga menjadi subjek besar dan berkuasa yang melakukan kerja aktif untuk merangkul organisasi-organisasi yang berada dalam kondisi “tidak menguntungkan.”

Selanjutnya, “membesarkan”—maksudnya membesarkan NU—yang terdapat dalam pernyataan Sandiaga. Dilihat dari usia, NU sudah berdiri sejak 1926, dan dinilai telah memiliki basis massa terbanyak. Hal ini tidak hanya menjadikan NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dilansir dari CNN Indonesia, Jusuf Kalla, dalam sambutannya saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2019, menyampaikan, “Sebagai organisasi terbesar, saya kira NU bukan hanya organisasi terbesar di Indonesia, tapi terbesar di dunia.”

Akan tetapi, NU sebagai ormas terbesar di Indonesia hanya asumsi belaka. Belum ada data statitik yang membuktikan kebesaran tersebut. Namun demikian, orang-orang NU sendiri tetap akan bersikukuh bahwa organisasinya adalah yang terbesar di antara ormas-ormas lain di Indonesia. Untuk membutikan klaim tersebut pada tahun 2016 NU meluncurkan Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu). Sekjen PBNU, Hilmi Faisal, menyampaikan, “Jika diasumsikan umat Islam yang ada di Indonesia itu setengah lebihnya adalah warga NU, maka jumlahnya tidak 91 juta. Tapi sekitar 120 juta. Jumlah itu akan kita buktikan pada 5-10 tahun mendatang melalui Kartanu.”

Survei yang dilakukan LSI 2013, dilansir dari Kompas, menyebutkan, jumlah warga NU (Nahdliyin)  mencapai 3,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Itu tahun 2013. Jauh sebelum Kartanu diluncurkan.

Sebenarnya, persoalan besar bukan semata tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Boleh jadi anggota NU sangat banyak, namun kualitas kehidupannya berada jauh di bawah standar. Dalam laporan yang dirilis Kompas, warga Nahdliyin sebagian besar tersebar di pedesaan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS per September 2014, Jatim dan Jateng merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, masing-masing 4,74 juta orang dan 4,56 juta orang. Dari 4,74 juta orang miskin di Jatim, yang merupakan basis utama pendukung NU, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.

Oleh karena itu, menyoal kebesaran NU bukan semata soal jumlah basis massa, melainkan juga kualitas hidup dan kehidupan warganya. Pun kuantitas tidak hanya berdasarkan asumsi karena dewasa ini manusia sudah berdiri di tengah revolusi industri 4.0 dan sedang menuju revolusi industri 5.0 versi Jepang, di mana data menjadi hal urgen untuk membuktikan eksistensi NU dan pengaruhnya bagi masyarakat luas.

Komentar

News Feed