oleh

Respon Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkot Malang Atur Strategi

Foto: Sutiaji Wali Kota Malang saat menghadiri sebuah acara. (Instagram: @sutiaji).

Indotribun.id, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah memiliki strategi dalam merespon surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023.

Sutiaji Wali Kota Malang dalam hal ini menjelaskan, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkot Malang terbilang cukup banyak. Namun secara bertahap, sebagian dari mereka sudah berganti status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Di kami jumlah honorer sekitar 4 ribuan dan sebagian bertahap menjadi TPOK (Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan) dan PPPK. Sehingga, jumlah honorer mulai terkurangi,” jelas Sutiaji saat dikutip dari detik.com, Jumat (3/6/2022).

Politisi partai demokrat itu juga menyampaikan, jumlah TPOK di lingkungan Pemkot Malang sebanyak 3045 orang, mereka tersebar di sejumlah OPD. TPOK ini bekerja sesuai kebutuhan masing-masing OPD.

Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Malang ini mengisi kebutuhan tenaga kerja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah terbesar berada di Dinas Pendidikan yakni sebagai guru honorer. Berikutnya disusul tenaga honorer untuk petugas kebersihan.

“Yang banyak adalah guru honorer, karena kami masih membutuhkan. Karena rasio tenaga pendidik harus seimbang dengan jumlah siswa dan rombel (rombongan belajar),” pungjasnya.

Lebih lanjut, dirinya mengakui, pihaknya juga memperhatikan warning dari pemerintah pusat agar pemda bisa mengurangi anggaran belanja tidak langsung. Untuk saat ini perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung Kota Malang adalah 30:70.

“Itu kami lakukan setelah ada warning pemerintah pusat, agar daerah mengurangi belanja tidak langsung, di mana banyak diperuntukkan bagi gaji pegawai,” jelasnya.

Untuk saat ini, Pemkot Malang harus menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 84 miliar untuk pembayaran PPPK. Jika seluruh tenaga honorer dialihkan menjadi PPPK, anggaran yang dikeluarkan bisa kurang lebih mencapai Rp 200 miliar.

Sutiaji sendiri telah mendengar kebijakan baru terkait penghapusan tenaga honorer tersebut. Sutiaji berharap, penghapusan bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, pemerintah mau tidak mau harus siap memberikan subsidi bagi pemda dalam menggaji PPPK.

“APBD kami tak mampu membayar kebutuhan PPPK. Kami masih menuju mandiri fiskal,” tegasnya.

Untuk sementara waktu, pengurangan honorer dilakukan dengan menerapkan TPOK (tenaga pendukung operasional kegiatan), dengan begitu kebutuhan tenaga atau pegawai di masing-masing OPD bisa terpenuhi.

(San/Put)

Komentar