oleh

Salah Tembak Omnibus Law

theglobal-review.com

Awan hitam nan pekat tengah bergelayut di atas kepala para buruh di tanah air akibat formula baru yakni salah tembak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ditambah lagi mencuatnya Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang akan berkolaborasi mengarah kepada kegelisahan rakyat di tanah air utamanya kaum buruh. Apakah hal itu (kegelisahan) akan terjadi? Baiklah mari kita bahas dengan kepala dingin tentunya.

Dari variabel pertama kita bisa mengambil setidaknya dua poin.

Pertama, ketentuan upah minimum. Kedua, ketentuan struktur dan skala upah. Terdapat perbedaan rumus penghitungan antara aturan lama Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan draf Omnibus Law itu. Dalam peraturan lama, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur inflasi dimasukkan dalam penentuan upah minimum. Namun, dalam Pasal 88D rancangan Omnibus Law, penghitungan upah minimum tidak lagi memasukkan inflasi sebagai faktor penambah kenaikan upah pada tahun berikutnya.

Perhitungan di atas memberikan implikasi berupa upah minimum tidak memperhatikan faktor inflasi. Apabila pertumbuhan ekonomi 4% dan inflasi 5%, secara riil pertambahan upah tahun (t+1) sebesar minus 1 persen dari upah minimum tahun berjalan (UMt). Namun, secara nominal, upah akan tetap naik, kecuali ketika pertumbuhan ekonomi minus. Formula baru perhitungan tersebut mensyaratkan inflasi berada pada level yang terkendali atau dengan kata lain harus lebih rendah daripada angka pertumbuhan ekonomi.

Pasal 92 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Struktur dan skala upah itu kemudian diatur oleh keputusan menteri.

Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan pada Pasal 92 tersebut, sehingga struktur dan skala upah di perusahaan cukup disusun oleh pengusaha dan hal itu digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Struktur dan skala upah itu tak lagi diatur oleh keputusan menteri. Hal ini mempermudah pembahasan struktur dan skala upah tanpa menunggu keputusan menteri tapi menghilangkan prinsip tripartit. Pekerja berada pada posisi tawar yang lemah dalam pembahasan struktur dan skala upah.

Kegelisahan para buruh sebenarnya tidak terjadi apabila Omnibus Law itu tepat sasaran. Selama ini, narasi yang dibangun untuk melandasi “undang-undang sapu jagat” itu adalah bagaimana menarik investasi. Tapi, pada kenyataannya, justru salah tembak. Salah satunya mengenai buruh, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada variabel kedua kita bisa mengambil contoh nyata. Misalnya, perusahaan biro perjalanan Star Jet di Plaza Lagoi Bintan, Kepulauan Riau, memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan 150 karyawannya. Langkah PHK ditempuh lantaran bisnis perusahaan lesu sejalan dengan wabah virus corona di berbagai negara.

Seperti kita ketahui bersama, buruh bukan poin utama penghambat investasi. Dalam Global Competitiveness Index 2017-2018, faktor utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi, bukan buruh atau upah. Menurut survei, korupsi menduduki puncak klasemen dengan responden para eksekutif perusahaan, memiliki skor tertinggi, yakni (13,8), disusul inefisiensi birokrasi pemerintah (11,1), akses ke pembiayaan (9,2), keterbatasan suplai infrastruktur (8,8), instabilitas politik (8,6), dan tarif pajak (skor 6,4).

Adapun kendala yang berkaitan dengan buruh ada di peringkat kedelapan, yakni rendahnya etika bekerja (5,8), keterbatasan suplai tenaga kerja terdidik (4,3), dan kebijakan buruh yang restriktif (4). Berdasarkan penilaian tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah utama penghambat investasi adalah lebih kepada institusi, berupa implementasi kebijakan pemerintahan yang bersih belum optimal.

Namun apa yang terjadi saat ini? Justru upaya pemberantasan korupsi dilemahkan dengan adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Fakta ini kontraproduktif dengan temuan bahwa korupsi menjadi penghambat utama investasi di Indonesia.

Fokus tembak Omnibus Law seharusnya adalah korupsi dan simplifikasi birokrasi, bukan malah ikut menembak buruh. Tembakan ke buruh akan tepat sasaran apabila sistem jaminan sosial Indonesia (pendidikan dan kesehatan) sudah baik. Dan juga mengenai virus yang diisukan telah menyebar seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah dan petinggi perusahaan, sehingga para buruh bisa menemukan kemakmuran tanpa tekanan guna meningkatkan produktivitas bersama.

Komentar

News Feed