oleh

Sentimen Politik Berdampak Fanatik

-Esai-250 views

ilustrasi: BontangPost.ID

Semboyan lawas yang sangat populer dalam tradisi pemilu adalah “siapa yang banyak dana maka dialah yang menjadi pemenang”. Itulah filosofi yang terus terjadi di setiap pesta lima tahunan. Ketika seorang pemimpin dipilih atas dasar finansial (kekayaan) maka menjadi akar masalah yang cukup serius. Yang mana, bagi setiap yang mengandalkan kualitas pemikiran dan tidak mempunyai modal besar untuk bersaing di dunia politik akan termarginalkan. Sehingga, esensi demokrasi yang seharusnya mengedepankan atau mengandalkan gagasan program teralih-fungsikan pada profitabilitas personal.

Peristiwa tersebut jika terus berulang bagi para calon pemimpin yang memprioritaskan finansial, maka yang berkualitas tidak akan pernah mendapatkan posisi strategis untuk tampil dalam situasi demokrasi karena alasan berbagai kendala teknis. Akhirnya, makna demokrasi yang sangat tipikal di Indonesia seoalah membawa kita pada zona kompetisi pada zaman purba, siapa yang terkuat maka dia-lah yang menjadi pemenangnya.

Hakikat mengenai kepemimpinan menjadi sorotan yang sangat penting ketika kita dihadapkan pada persoalan yang kurang nyaman dangan hadirnya mereka di tengah-tengah masyarakat. Serta, demokrasi yang digadang sebagai sastu-satunya pintu legitimasi representasi suara dan aspirasi warga pada akhirnya banyak pencemaran di berbagai lini dan rakyatlah yang akan menerima racun dalam pilihannya sendiri. Logikanya, pemimpin yang lahir karena semata-mata berbekal biaya tinggi, akhirnya disibukkan dengan catatan hitungan untung-rugi.

Pada kenyataannya, pemimpin juga manusia yang memiliki karakteristik dan stilisasi yang berbeda-beda. Namun, ketika politik dipoles dengan uang tidak ubahnya demokrasi kita hanyalah kosmetik yang diperjual-belikan. Padahal, pemimpin yang bijak dan amanah adalah harapan masyarakat yang telah lama dirindukan untuk menjadi inspirasi serta mendorong kemajuan berbangsa dan bernegara. Sehingga, demokrasi kita tidak menjadi utopia belaka.

Merupakan tugas yang sangat urgen bagi kita untuk berpikir cerdas dalam memilah dan memilih seorang pemimpin rakyat yang kita yang ini untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang telah diamanahkan nanti kepadanya, agar kita tidak menyesela selama lima tahun. Seperti nasehat pribahasa, ” pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna”. Sehingga perihal tersebut menjadi pelajaran yang komprehensif yang merasuk kedalam moral-etika dan sikap mental generesi bangsa.

Jadi, tidak heran lagi ketika sebagian oknum penyandang kekuasan seringkali melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, karena telah mengeluarkan dana yang relatif tinggi untuk membeli suara dan tanpa terasa bahwa suara kita telah tergadaikan oleh uang 25 ribu sampai 50 ribu, semisal. Meskipun pada dasarnya kita terkadang tidak mengetahui secara pasti bahwa itu termasuk uang pesangon ataupun uang sogok. Namun, yang sangat mengerikan ketika uang itu tidak diterima akan menjadi musuh 29 turunan. Jika diterima maka secara samar suara kita telah tergadaikan. Maka, perihal semacam ini yang menimbulkan perpecahan dalam perpolitikan serta akan acuh tak acuh kepada setiap saingan politiknya, sehingga sikap apatis dan fanatiklah yang dirasakan.

Setidaknya ini menjadi pelajaran bagi masyarakat yang mungkin harus serba ekstra waspada agar tidak mudah dimabukkan oleh persuasi politik dalam menjemput isi yang dikampanyekan. Retorika dan uang tentu akan mengepung masyarakat dari berbagai jalur guna menarik simpatisan dalam kondisi kompetisi bagi para calon pemimpin, yang lebih khusus saat ini adalah pertarungan politik lokal tingkat kota yang sebentar lagi pemilihan Bupati Sumenep akan tayang dengan segala upaya dalam menjemput keberhasilan.

Moment inilah para timses (tim sukses) sebagai kendali otoritas bersinergi untuk mempromosikan setiap masing-masing calon. Yang mana, calon Bupati Sumenep berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang politisi ada yang keturunan priyai. Berdasarkan latar belakang tersebut kita (masyarakat) harus mempunyai prinsip yang sifatnya internal, kokoh dengan pilihannya sendiri bukan karena pengaruh tetangga, keluarga, ataupun para kolega yang hanya mementingkan kenyamanan sesaat yang pada akhirnya kita sama-sama tersesat. Sebab, sejauh ini dunia politik tingkat kota (pemilihan Bupati)  pada khususnya seolah uang menjadi Raja di atas Raja, sehingga masyarakat (kecil yang terpencil) terjajah oleh dirinya sendiri, bingun harus berpihak pada siapa, sebab telah dimabukkan oleh serbuk-serbuk retorika.

Meskipun retorika bisa dibilang seni publik dalam pembentukan opini politik, seperti yang disampaikan plato bahwa mereka mengklaim retorika dapat digunakan sebagai alat meningkatkan kehidupan masyarakat, padahal pada waktu yang sama retorika bisa digunakan untuk memanipulasi. Sehingga perihal ini dapat menjebak kenaifan masyarakat serta merupakan aksi pembohongan dan pembodohan publik.

Dalam kasus ini, retorika adalah ruh persuasif yang menjadi acuan utama dalam komunikasi politik. Baik menciptakan keutuhan atau kekacauan persepsi. Maka, penggerak politiklah yang memiliki wewenang dilapangan, apakah dengan tulus mereka memperjuangkan hak keadilan dalam menebar gagasan secara murni atau hanya akan memanipulasi akal jernih masyarakat demi pamrih sesaat. Oleh karenanya, jika akal sehat menjadi madzhab terampuh dalam kedaulatan akan benar-benar muncul kewarasan sebagai panglima.

Maka dibagian akhir tulisan ini, penulis meminjam pesan prof Komaruddin Hidayat, masyarakat memerlukan inspirasi dari pemimpin nasional ataupun lokal yang mampu menggerakkan bangsa kita untuk mencapai kemajuan. Tanpa itu, bangsa ini terancam terjebak dalam kubangan masalah yang mengkerdilkan, bahkan menularkan energi negatif.

Penulis Adalah Alumni Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Jurusan Ekonomi Manajemen.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed