oleh

Tak Terima dicopot, Mantan Dirjen Bimas Hindu Kemenag Gugat Jokowi ke PTUN

Mantan Dirjen Binmas Hindu Kemenag gugat Presiden Jokowi (ist).

Indotribun.id, Jakarta- Tri handoko Seto mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PTUN.

Alasan dasar dari gugatan tersebut adalah dirinya tidak terima diberhentikan oleh Presiden Jokowi dari jabatan tinggi kemenag. Dirinya pun menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mantan Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI itu meminta pengadilan membatalkan keputusan pencopotan dirinya dari jabatan tersebut dengan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor: 172/TPA Tahun 2021,” seperti dikutip dari SIPP PTUN Jakarta, Senin, 7 Maret 2022.

Tri Handoko mendaftarkan gugatan itu pada Jumat, 4 Maret 2022. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 53/G/2022/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Tri Handoko meminta pengadilan memerintahkan tergugat yaitu Jokowi mencabut Keputusan Nomor 172/TPA Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Agama  tersebut.

Dirinya juga meminta hakim memerintahkan Presiden Jokowi menerbitkan keputusan baru tentang pengesahan pengangkatan dirinya sebagai pimpinan tinggi madya di Kemenag dalam jabatan setingkat. Handoko pun meminta pengadilan memerintah Presiden Jokowi memulihkan nama baiknya.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan rehabilitasi/pemulihan nama baik dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat penggugat sebagai akibat adanya keputusan tergugat.” Tulis dalam keterangannya.

Sebagaimana Dilansir dari tempo.co, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberhentikan Tri Handoko, beserta Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury.

(Frq/umr)

Komentar