oleh

Tenaga Kesejahteraan Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tanggapi Perubahan Regulasi Penyaluran Bansos

Warga penerima bantuan sosial dari kemensos RI bersama pendamping desa dan dandim kabupaten Pamekasan. (Dok/Pri).

Indotribun.id, Pamekasan- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada perubahan sistem dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Penerapan sistem baru yang diterapkan melalui surat edaran dari kemensos RI yang mana KPM melakukan pembelanjaan kepada Komunitas dengan mendatangkan petugas dari PT. Pos dirasa kurang kondusif.

Peralihan ke PT. Pos Indonesia menimbulkan kerumunan meskipun dalam undangan yang tersebar tertuang agar KPM mengikuti protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), namun kondisi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam surat tersebut.

Hal itu terjadi di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan setelah diketahui oleh berbagai stackholder, bahwa regulasi penyaluran Bansos dirasakan tidak efektif.

Rifqan A. Zarnoeji selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengatakan jika sistem yang diterapkan tidak terakomodir, sehingga terjadi kerumunan massa, padahal diketahui seribu orang tidak sedikit dibanding dengan SDM PT. Pos Indonesia Persero yang ditugaskan hanya dua orang.

“Sistem yang digunakan seperti ini adalah percepatan untuk menanggulangi Covid-19, akan tetapi fakta di lapangan terjadi penumpukan KPM sehingga Standart Operasional Prosedur (SOP) dari satgas covid sangat minim diterapkan,” katanya, minggu (27/02).

Terbitnya peraturan dari kemensos RI tidak diatur secara detail sehingga setelah sampai pendistribusian maka terjadi penumpukan KPM dan menyebabkan kerumunan di masa pandemi.

“Adanya penumpukan peserta KPM diantarnya; pertama sistem aplikasi Pos Giro Cash yang masih belum maksimal dalam mengoperasikan data, kedua regulasi yang di jalankan seperti ini merupakan hasil musyawarah antara PT. Pos Indonesia, Dinas Sosial Daerah dan Tim Koordinasi Kecamatan dan Desa,” lanjutnya.

Rifqon sapaan akrabnya menyampaikan perlu masyarakat ketahui jenis-jenis bantuan program dari kemensos RI bahwa ada tiga macam; pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kedua Bantuan Sosial Tunai (BST) dan terakhir Program Keluarga Harapan (PKH).

“Untuk BPNT tidak boleh diambil berbentuk uang (cash) karena sifatnya non tunai, untuk BST atau Bantuan Sosial Tunai yang diambil di kantor Pos terdekat sedangkan yang terakhir PKH merupakan uang yang di transfer langsung ke rekening penerima PKH,” imbuhnya.

Dilanjutkan oleh H. Ach. Rifa’i salah satu Komunitas Penyalur mengatakan sistem yang digunakan saat ini menyusahkan peserta KPM karena dalam situasi saat ini tidak berpedoman kepada SOP satgas Covid-19 yang ditetapkan.

“Seharusnya ini menjadi perhatian khusus kepada kemensos untuk tidak menerapkan sekala penyaluran BPNT seperti ini, mending kembalikan kepada sistem yang semula dengan cara seluruh KPM mendatangi e-warung yang telah di sediakan,” pungkasnya.

“Untuk BPNT tidak boleh diambil berbentuk uang (cash) karena sifatnya non tunai, untuk BST (Bantuan Sosial Tunai) yang diambil di kantor Pos terdekat sedangkan yang terakhir PKH merupakan uang yang di transfer langsung ke rekening penerima PKH,” imbuhnya.

(Frq/Frq)

Komentar