oleh

UN Resmi Dihapus, yang Senang Siapa?

-Nasional-151 views

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem resmi menghapus Ujian Nasional (UN) yang selama ini membuat stres guru, murid, hingga orang tua. Dalam salah satu wawancara ia menyampaikan bahwa UN sudah disalah fungsikan, yang seharusnya menjadi sistem pemetaan mutu sistem pendidikan nasional malah dijadikan indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Menunjukkan sikap arogansi pendidikan yang mau tidak mau dipaksa menjadi nomor satu.

Kenyataan yang terjadi, Ujian Nasional seolah telah menjadi navigasi untuk mengukur sejauh mana pelajaran bisa diserap. Padahal yang seharusnya diukur adalah tangga kompetensi dasar dalam membaca, bernalar, dan berpikir ilmiah.  

Kepadatan materi-materi juga menjadi pertimbangan kenapa UN mesti dihapus. “Siswa hanya disuruh menghafal setumpuk informasi untuk mendapatkan nilai bagus. Tetapi setelah UN, semua hilang dengan sendirinya,” begitu kata Nadiem. Itulah contoh jika siswa hanya dibentuk untuk menjadi jagoan penghafal, tidak benar-benar paham. Dan itu dilakukan karena adanya tuntutan supaya memperoleh nilai sempurna.

Wacana penghapusan UN—meski bukan wacana baru—menimbulkan beragam komentar. Sebagian darikomentar itu bernada salah paham. Soal itu Nadiem menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghapusan adalah mengganti Ujian Nasional dengan sebuah asesmen kompetensi dan survei karakter. Melalui konsep seperti ini lembaga dan guru mempunyai wewenang mutlak dalam memberikan penilaian kepada anak didiknya. Konsep tersebut terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerik), dan penguatan pendidikan karakter.

Semenjak informasi penghapusan UN mencuat ke publik, tentunya banyak pro dan kontra berdatangan dari berbagai kalangan. Misal, saat mengadakan rapat perdana dengan Anggota DPR RI Komisi X, ada pertanyaan dari salah satu anggota dewan tentang nasib anaknya yang sudah susah payah serta telah menghabiskan banyak uang untuk ikut bimbel supaya bisa lulus UN. Mantan CEO Gojek tersebut menjawab, hal demikian tidak menjadi masalah, karena pelaksanaan penghapusan UN akan diberlakukan pada tahun 2021.

Pada waktu bersamaan banyak juga yang mendukung kebijakan baru ini, sebagai pembaharu untuk langkah awal pendidikan di Indonesia agar meningkat. Sudah terlalu lama sistem pendidikan hanya bertengkar soal kurikulum yang belum menemukan pola. Seringkali berputar-putar atas persoalan yang sama—tidak tepat. Terkadang dikembalikan dengan kurikulum lama, yang itu pun belum sepenuhnya maksimal.

Salah satu dukungan terkait penghapusan UN datang dari Presiden Jokowi. Ia menyampaikan setuju dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada Nadiem selaku menteri pendidikan dan kebudayaan untuk mengeksekusi. Bahkan Jokowi mengapresiasi sekali soal digantinya UN  dengan asesmen kompotensi, yaitu sebuah sistem penilaian yang seluruhnya diberikan kepada pihak guru dan lembaga sekolah.

Editor: LF

Komentar

News Feed