oleh

WP KPK Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu

-Nasional-182 views

Foto: Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Malang, Indotribun.id – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan perubahan UU KPK yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo mengaku jika Operasi Tangkap Tangan (OTT) nantinya tidak akan seperti dua hari terakhir. Ia menyadari jika revisi UU KPK yang baru akan melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

“Kita kan melihat bahwa dalam dua hari ini KPK melaksanakan tiga kali OTT. Artinya, koruptor di luar sana bisa membaca KPK akan dilemahkan sehingga mereka melihat ini detik terakhir KPK,” ujar Yudi, Jakarta, Rabu (16/10), dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (17/10/2019).

Ia juga menyinggung, pelemahan KPK akan segera tiba. Dan jalan satu-satunya Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu.

“Itulah sebabnya maka kami meminta kepada Bapak Presiden [Jokowi] agar pemberantasan korupsi tetap lanjut—tidak dikebiri, tidak diamputasi—Perppu merupakan jalan agar KPK bisa tetap memberantas korupsi,” sambungnya.

Sementara dalam analisis internal, KPK sendiri telah menemukan setidaknya 26 persoalan dalam RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK yang berisiko bakal tidak efektif lagi lembaga tersebut.

Di antaranya ialah pelemahan independensi KPK dengan diletakkannya KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif dan pegawai KPK merupakan ASN; pembentukan Dewan pengawas yang memiliki kewenangan melebihi Pimpinan; hingga Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas Penindakan.

“Belum soal struktur kepegawaian KPK, belum lagi posisi Pimpinan yang bukan penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Nanti siapa misalnya yang tanda tangan sprindik, menetapkan tersangka? Itu kan beberapa poinnya,” tambahnya.

Editor: LF

Komentar

News Feed