Gubernur Papua, Lukas Enembe: Stop Deskriminasi Warga Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe: Stop Deskriminasi Warga Papua

Malang, Indotribun.id – Gubernur Papua, Lukas Enembe: Stop Deskriminasi Warga Papua. Atas kericuhan mahasiswa Papua yang terjadi di Kota Surabaya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta semua pihak terutama kepada kepolisian untuk berlaku profesional dan tidak ada deskriminasi terhadap warganya.

“Aparat keamanan diharapkan untuk tidak melakukan pembiaran atas tindakan persekusi atau main hakim sendiri oIeh kelompok atau individu, yang dapat melukai hati masyarakat Papua. Hindari adanya tindakan-tindakan mengganggu represif yang dapat menimbulkan korban iiwa, kegaduhan politik, dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa,” ujar Gubernur Papua kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung Negara Jayapura, Minggu (18/08/2019).

Lukas juga menyampaikan kepada awak media bahwa ia sangat empati dan prihatin atas insiden yang terjadi di Kota Semarang, Kota Malang, dan terakhir di Kota Surabaya yang berakibat adanya penangkapan dan pengosongan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya oleh aparat keamanan.

Dikutip dari Detik.com.ia menambahkan kalau Pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi atas menegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian sepanjang dilakukan secara proposional, professional, dan keadilan.

Ia pun berharap masyarakat non-Papua juga mau memperlakukan dan menerima baik putra-putri yang sedang kuliah maupun yang berada di luar Papua.

“Masyarakat kami pula menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat, dan itu kami juga berharap masyarakat Papua untuk bisa diperlakukan sama,” imbuhnya.

Pada Agustus 2019, Indonesia menahan napas saat eskalasi ketegangan terjadi di Tanah Papua. Gelombang protes dan kerusuhan melanda sejumlah kota, dipicu oleh sebuah insiden yang menyayat hati nurani bangsa: perlakuan rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Di tengah situasi yang memanas itu, muncul sebuah seruan tegas dari Jayapura. Gubernur Papua saat itu, Lukas Enembe, tampil di garda terdepan, menyuarakan kemarahan dan martabat rakyatnya dengan sebuah pesan yang menggema ke seluruh negeri: “Stop Diskriminasi Warga Papua.”

Melihat kembali seruan Lukas Enembe pada 2019 bukan sekadar membuka lembaran sejarah. Ini adalah sebuah pengingat penting tentang luka lama, perjuangan akan kesetaraan, dan relevansi isu diskriminasi yang tak pernah lekang oleh waktu. Terlepas dari berbagai kontroversi yang kemudian menyelimuti akhir masa jabatannya, pernyataan beliau pada momen genting tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan Papua di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemicu Amarah: Insiden Surabaya dan Akumulasi Kekecewaan

Untuk memahami kekuatan di balik pernyataan Lukas Enembe, kita harus kembali ke titik apinya. Pemicu utama gelombang protes di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 adalah pengepungan dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di asrama mereka di Surabaya, Jawa Timur. Dugaan perusakan bendera Merah Putih menjadi alasan aparat dan ormas mengepung asrama, yang kemudian disertai dengan lontaran kata-kata rasis yang sangat menghina, termasuk makian “monyet.

Video insiden ini menyebar dengan cepat di media sosial, membakar amarah warga Papua hingga ke titik didih. Bagi mereka, ini bukan sekadar makian, melainkan puncak dari gunung es perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi yang mereka rasakan selama bertahun-tahun saat merantau di berbagai kota di Indonesia. Protes besar pun meledak di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fakfak, dan Timika. Gedung-gedung publik dibakar, aktivitas ekonomi lumpuh, dan internet dibatasi oleh pemerintah pusat. Papua bergejolak, menuntut keadilan dan penghormatan.

Seruan Tegas Sang Gubernur: Suara dari Tanah Papua

Di saat situasi berada di ujung tanduk, Lukas Enembe sebagai kepala daerah mengambil sikap yang tegas dan jelas. Ia tidak hanya mengeluarkan imbauan normatif untuk menjaga ketertiban, tetapi juga secara terbuka menyuarakan substansi masalah yang menjadi akar kemarahan rakyatnya. Beberapa poin penting dari seruannya pada 2019 yang dirangkum dari berbagai media antara lain:

1. Mengutuk Keras Tindakan Rasisme: Beliau secara eksplisit mengutuk keras ucapan rasis yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Ia menegaskan bahwa perlakuan semacam itu melukai seluruh warga Papua dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam sebuah negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

2. Menuntut Proses Hukum yang Adil: Lukas Enembe mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian RI, untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku di balik aksi persekusi dan ujaran rasis di Surabaya. Baginya, keadilan harus ditegakkan untuk meredam amarah publik.

3. Menjamin Keamanan Mahasiswa Papua: Sebagai gubernur, ia meminta jaminan keamanan dari semua kepala daerah di Indonesia bagi warganya yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua. Ia menekankan bahwa mahasiswa Papua adalah aset bangsa yang harus dilindungi.

4. Menyerukan Dialog dan Menahan Diri: Sembari menyuarakan tuntutan, ia juga mengimbau warganya di Papua untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan anarkis, dan membuka ruang untuk dialog damai guna menyelesaikan masalah.

Pernyataannya kala itu menempatkannya sebagai figur pemimpin yang melindungi dan memperjuangkan martabat rakyatnya. Ia berhasil menerjemahkan kemarahan kolektif warga Papua menjadi sebuah tuntutan politik yang jelas dan terartikulasi kepada pemerintah pusat.

Editor: LF

Redaksi Indotribun